SUARAPOST.ID — Dampak musim kemarau yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pohuwato mulai mendapat perhatian serius dari DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Pohuwato. Selain persoalan keterbatasan air bersih, kondisi kemarau juga berpotensi berdampak pada sektor pertanian dan kehidupan sosial masyarakat.
Untuk mengantisipasi dampak tersebut, DPRD Pohuwato menyebut telah membahas alokasi anggaran sekitar Rp2 miliar yang akan diarahkan untuk penanganan persoalan pasca kemarau.
Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento, mengatakan anggaran tersebut disiapkan untuk menjawab berbagai keluhan masyarakat yang terdampak kemarau, termasuk persoalan air bersih dan bantuan sosial sebagai bagian dari jaring pengaman sosial.
“Sudah selesai kita bahas. Ada anggaran kurang lebih Rp2 miliar untuk menjawab keluhan air, termasuk jaring pengaman sosial dan bantuan untuk masyarakat di 13 kecamatan,” ungkap Beni Nento, Jumat (18/9/2026).
Menurut Beni, penanganan tidak hanya difokuskan pada persoalan kekurangan air, tetapi juga dampak lain yang muncul akibat musim kemarau. Anggaran tersebut nantinya diarahkan setelah kondisi kemarau berakhir dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang terdampak.
Hal senada disampaikan Staf Ahli Badan Anggaran DPRD Pohuwato, Sarton Thalib. Ia mengatakan DPRD telah melakukan pembahasan terkait penambahan anggaran dalam perubahan APBD.
“Kemarin DPRD melakukan penambahan perubahan anggaran. Nantinya akan digelontorkan anggaran Rp2 miliar untuk penanganan pasca kemarau ini,” kata Sarton.
Ia menjelaskan, anggaran tersebut antara lain dipersiapkan untuk membantu masyarakat yang mengalami gagal panen serta menangani keluhan terkait ketersediaan air bersih.
“Termasuk masyarakat yang gagal panen, kemudian keluhan air bersih. Pada intinya, anggaran tersebut nantinya untuk menangani persoalan pasca kemarau,” ujarnya.
DPRD Pohuwato berharap alokasi anggaran tersebut dapat menjadi langkah penanganan terhadap dampak kemarau yang dirasakan masyarakat di berbagai wilayah, khususnya mereka yang mengalami kesulitan mendapatkan air maupun terdampak pada sektor pertanian.
