SUARAPOST.ID – JAKARTA – Pendiri Srikandi Jaga Desa yang juga Utusan Khusus Presiden RI sekaligus Ketua Dewan Pembina Srikandi Jaga Desa, Hashim S. Djojohadikusumo, secara resmi melantik dan mengukuhkan jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), hingga Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Srikandi Jaga Desa dari seluruh Indonesia di Ballroom The Djakarta Theater, Jakarta, Jumat (3/7/2026).
Mengusung tema “Perempuan Berdaya, Desa Sejahtera”, pelantikan tersebut menjadi momentum penguatan peran perempuan dalam mendukung pembangunan desa sekaligus mengawal berbagai program strategis pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Srikandi Jaga Desa merupakan organisasi sayap resmi Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) yang dibentuk untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, pengawasan program pemerintah, serta mendorong tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.
Dalam kesempatan itu, Ella Nurlaela Tubagoes resmi dilantik sebagai Ketua Umum DPP Srikandi Jaga Desa bersama jajaran pengurus tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota dari seluruh Indonesia.
Pelantikan turut dihadiri sejumlah pejabat negara, di antaranya Wakil Jaksa Agung RI, para menteri dan wakil menteri, komisaris serta direksi BUMN, kepala daerah, hingga tamu undangan dari berbagai daerah. Hadir pula Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal serta Gubernur Maluku Sherly Laos yang dipercaya sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Srikandi Jaga Desa.
Rangkaian acara diawali dengan penampilan tari tradisional, dilanjutkan pembacaan Surat Keputusan dan susunan kepengurusan oleh Sekretaris Jenderal ABPEDNAS, Adhitya Yusma Perdana. Prosesi pelantikan kemudian dipimpin langsung oleh Hashim S. Djojohadikusumo didampingi Prof. Dr. Reda Manthovani.
Perempuan Jadi Penggerak Kemajuan Desa
Dalam sambutannya, Hashim memberikan apresiasi kepada seluruh perempuan yang tergabung dalam Srikandi Jaga Desa atas komitmen mereka mendukung pembangunan desa.
Menurutnya, pelantikan tersebut berlangsung pada momentum yang tepat karena bertepatan dengan mulai dijalankannya berbagai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Hashim mencontohkan sejumlah program strategis seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hingga Sekolah Rakyat yang membutuhkan dukungan sekaligus pengawasan dari seluruh elemen masyarakat agar berjalan optimal.
“Program-program pemerintah dengan tujuan mulia sudah mulai berjalan, salah satunya Program Makan Bergizi Gratis yang bertujuan meningkatkan kesehatan anak-anak di desa. Namun apabila pelaksanaannya tidak diawasi dan dibina dengan baik, hasilnya tentu tidak akan maksimal,” ujar Hashim.
Ia menegaskan, keberhasilan program pemerintah tidak hanya bergantung pada pemerintah semata, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat.
“Program yang bertujuan mulia jangan sampai gagal karena lemahnya pengawasan. Mari kita kawal bersama agar seluruh program berjalan sesuai harapan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa,” tegasnya.
ABPEDNAS dan SMSI Perkuat Kolaborasi
Usai pelantikan, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara ABPEDNAS dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang disaksikan seluruh peserta dan tamu undangan.
Penandatanganan dilakukan oleh Ketua Umum DPP ABPEDNAS, Ir. H. Indra Utama, M.PWK., IPU, bersama Ketua Umum SMSI, Firdaus. Kerja sama tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat publikasi, edukasi, serta penyebarluasan informasi mengenai berbagai program pembangunan desa.
Salah satu poin penting dalam kesepakatan itu adalah komitmen SMSI yang beranggotakan sekitar 3.181 perusahaan media siber di seluruh Indonesia untuk mendukung pelaksanaan Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa).
Selain itu, SMSI bersama ABPEDNAS juga akan membentuk Pokja News Room Jaga Desa di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia sebagai wadah kolaborasi dalam menyebarluaskan informasi pembangunan desa secara akurat dan berimbang.
Kolaborasi tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), media massa, dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola desa yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Pelantikan nasional Srikandi Jaga Desa dan penandatanganan kerja sama ABPEDNAS–SMSI menjadi tonggak penting dalam memperkuat peran perempuan dan media siber sebagai mitra strategis pemerintah untuk mengawal pembangunan desa menuju desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.
Acara kemudian ditutup dengan penyerahan penghargaan, hiburan, serta sesi foto bersama. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung meriah dan penuh antusiasme.
