SUARAPOST.ID – Pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Pohuwato, Senin (20/4/2026), bukan sekadar seremoni. Di balik suasana khidmat di Taman Pemuda, kawasan Block Plan Perkantoran Marisa, terselip pesan tegas pemuda terhadap arah pembangunan, khususnya di sektor pertambangan.
Acara ini dihadiri sejumlah tokoh penting daerah, mulai dari Wakil Bupati Pohuwato Iwan S. Adam, Ketua Komisi III DPRD Nasie Giasi, hingga unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) seperti Dandim, Kapolres, dan Kepala Kejaksaan Negeri Marisa. Hadir pula para Ketua KNPI kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo, menambah bobot strategis agenda tersebut.
Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua DPD KNPI Provinsi Gorontalo, Riyanto Ismail, yang secara resmi mengukuhkan kepengurusan baru di bawah kepemimpinan Fadriyanto Mohi.
Usai dilantik, Fadriyanto menegaskan komitmen KNPI Pohuwato untuk berkolaborasi dengan seluruh pihak dalam mendorong pembangunan daerah. Namun lebih dari itu, ia langsung menyoroti isu krusial yang tengah berkembang: pertambangan.
Melalui “Deklarasi Pemuda Panua”, KNPI Pohuwato menyampaikan tiga sikap utama yang menjadi arah gerakan mereka ke depan:
- Mengawal percepatan penerbitan izin pertambangan rakyat (IPR) sebagai bentuk keberpihakan terhadap legalitas dan keberlanjutan usaha masyarakat penambang.
- Mendukung penuh investasi pertambangan oleh Merdeka Copper Gold (MDKA) beserta seluruh anak perusahaannya di Pohuwato, dengan penegasan bahwa pelaksanaan investasi tidak boleh mengabaikan atau melanggar hak-hak masyarakat penambang.
- Mendampingi secara penuh perjuangan masyarakat penambang dalam memperoleh hak tali asih atau bentuk kompensasi lainnya, atas lahan yang telah dikelola secara turun-temurun, baik yang berada di dalam wilayah konsesi 100 hektare maupun di luar wilayah konsesi tersebut.
Fadriyanto menegaskan, sikap tersebut merupakan upaya menyeimbangkan kepentingan investasi dan keadilan bagi masyarakat lokal.
“Pemuda harus hadir sebagai jembatan. Investasi tetap berjalan, tetapi hak masyarakat tidak boleh diabaikan,” tegasnya.
Selain pelantikan, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara KNPI Pohuwato dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Pohuwato dan Dinas Pertanian Pohuwato, sebagai bentuk komitmen lintas sektor dalam pembangunan daerah.
Acara kemudian ditutup dengan penyerahan santunan kepada puluhan kaum dhuafa yang bekerja sama dengan Baznas Pohuwato—menjadi penutup yang sarat makna sosial di tengah agenda strategis kepemudaan.
