SUARAPOST.ID – Situasi yang dihadapi para penambang rakyat di Kabupaten Pohuwato terus menjadi sorotan kalangan legislatif. Anggota DPRD Pohuwato dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Febriyanto Mardain, menilai kondisi tersebut perlu segera mendapat perhatian serius dari pemerintah, khususnya terkait dampak ekonomi yang kini dirasakan masyarakat penambang, Selasa (10/03/2026).
Menurutnya, meningkatnya penertiban aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang tidak diiringi dengan solusi konkret bagi penambang rakyat berpotensi menimbulkan tekanan ekonomi bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup di sektor tersebut.
Febriyanto mengungkapkan, saat ini banyak penambang kesulitan menjual emas hasil tambang mereka. Kondisi tersebut terjadi karena sejumlah pembeli di pasar lokal mulai membatasi transaksi akibat kekhawatiran terhadap persoalan hukum.
“Situasi ini tentu sangat memprihatinkan. Banyak masyarakat yang menggantungkan hidup dari aktivitas pertambangan rakyat. Ketika jalur penjualan emas terhambat, dampaknya langsung dirasakan terhadap ekonomi keluarga mereka,” ujar Febriyanto.
Ia menegaskan, pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi kepentingan masyarakat lokal.
Menurutnya, penataan sektor pertambangan memang merupakan langkah penting, namun kebijakan tersebut harus diiringi dengan solusi yang berpihak pada masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak.
“Penertiban tentu penting untuk menata sektor pertambangan agar lebih baik ke depan. Namun pemerintah juga harus memastikan masyarakat penambang tetap memiliki ruang untuk bekerja secara legal dan aman,” tegasnya.
Febriyanto juga secara khusus meminta perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Gorontalo, terutama Gubernur Gorontalo, agar segera mengambil langkah strategis dalam mencari solusi bagi penambang rakyat di wilayah tersebut.
Menurutnya, pemerintah provinsi memiliki peran penting dalam mempercepat proses penataan dan legalisasi tambang rakyat agar masyarakat tidak terus berada dalam kondisi ketidakpastian.
“Kami berharap pemerintah provinsi, khususnya Gubernur Gorontalo, dapat memberi perhatian serius terhadap kondisi penambang rakyat di Pohuwato. Harus ada langkah konkret agar masyarakat tidak terus tertekan secara ekonomi,” katanya.
Lebih lanjut, Febriyanto berharap pemerintah provinsi bersama pemerintah daerah dapat mempercepat proses legalisasi tambang rakyat, termasuk memfasilitasi pengurusan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) bagi kelompok penambang di Pohuwato.
Ia juga mengingatkan bahwa keterlambatan dalam menghadirkan solusi berpotensi memicu persoalan sosial di wilayah pertambangan.
“Kita berharap ada langkah konkret yang segera diambil. Masyarakat penambang tidak boleh terus dibiarkan dalam ketidakpastian. Pemerintah harus hadir memberikan jalan keluar yang adil bagi semua pihak,” tutup Febriyanto.
