SUARAPOST.ID – Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM (Perindagkop) Provinsi Gorontalo untuk membahas pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Industri Kecil dan Menengah (IKM).
Pertemuan yang berlangsung pada Rabu 6 November 2024 itu, menyoroti berbagai kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha mereka, mulai dari pendampingan hingga jaminan pemasaran produk.
Anggota Komisi II DPRD, Limonu Hippy, S.A.P, menyampaikan keprihatinannya atas minimnya dukungan terhadap UMKM di Gorontalo. Menurutnya, bantuan yang diberikan pemerintah selama ini terbatas pada aspek permodalan tanpa disertai pendampingan berkelanjutan.
“Selama ini, para pelaku UMKM hanya diberi modal, tapi tidak didampingi secara optimal. Produk mereka tidak mendapat jaminan pemasaran dan kualitasnya pun kurang terjamin,” ujar Limonu dalam rapat tersebut.
Limonu menegaskan bahwa kemandirian UMKM tidak bisa dicapai hanya dengan bantuan modal semata. Ia mendorong pemerintah untuk memperkuat pertumbuhan UMKM dan IKM secara menyeluruh, mulai dari permodalan, jaminan kualitas produk hingga jaminan pemasaran.
“Saya ingin tahu, sejauh mana sebenarnya UMKM di Provinsi Gorontalo bisa mandiri?” kata Limonu, yang mendesak agar dinas terkait lebih serius dalam memberikan pendampingan berkelanjutan.
“Apakah kita hanya ingin UMKM bertahan, atau benar-benar mendorong mereka untuk tumbuh bersaing dan mandiri? Sebab kemandirian itu tidak akan terwujud tanpa adanya pembinaan dan pendampingan yang intens mulai dari permodalan , peningkatan mutu produk hingga pemasaran ,” tambahnya.
Dengan penuh harapan, Limonu meminta pemerintah agar tidak sekadar memenuhi angka bantuan modal, tetapi benar-benar membangun strategi pendampingan yang terstruktur untuk mendorong UMKM di Gorontalo agar semakin berdaya saing dan mandiri.
Dalam rapat ini, DPRD Provinsi Gorontalo berharap bahwa dukungan terhadap UMKM harus lebih komprehensif. DPRD juga meminta Dinas Perindagkop untuk secara berkala melaporkan perkembangan program pendampingan dan dampaknya bagi kemandirian UMKM di provinsi ini.
Rapat koordinasi ini diharapkan bisa menjadi langkah awal dalam menciptakan sinergi antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lainnya, guna membangun lingkungan yang mendukung pertumbuhan UMKM dan IKM.// (Kaco)
