SUARAPOST.ID — Pemerintah Kabupaten Pohuwato memastikan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dalam kondisi normal.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Perindagkop dan UKM) Kabupaten Pohuwato, Ibrahim Kiraman, saat dikonfirmasi terkait keluhan masyarakat mengenai kelangkaan Pertalite dan tingginya harga jual di tingkat depot atau pengecer, Kamis (3/9/2026).
Ibrahim menjelaskan, kuota Pertalite di sejumlah SPBU yang tersebar mulai dari Kecamatan Popayato, Lemito, Randangan, Marisa hingga Baguat saat ini masih tersedia dan dalam kondisi normal.
Menurutnya, kendala distribusi yang sempat terjadi sebelumnya bukan disebabkan oleh berkurangnya kuota, melainkan adanya penundaan jadwal pengiriman.
“Kuota BBM di SPBU wilayah Kabupaten Pohuwato saat ini normal dan tersedia. Kendala yang sempat terjadi kemarin disebabkan oleh penundaan jadwal pengiriman dari kapal,” jelas Ibrahim.
Khusus wilayah Kecamatan Marisa, kata Ibrahim, penyaluran Pertalite telah kembali berjalan. Sebanyak 24 kiloliter (KL) Pertalite disalurkan pada Kamis (3/9/2026), melengkapi pasokan yang telah dikirim pada hari sebelumnya.
Dengan kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pohuwato memastikan tidak terdapat kelangkaan Pertalite di tingkat SPBU.
Namun, persoalan berbeda ditemukan di tingkat depot atau pengecer. Ibrahim menyebut adanya dugaan permainan harga oleh oknum yang menjual Pertalite bersubsidi jauh di atas ketentuan.
Menurutnya, praktik tersebut tidak dapat dibiarkan karena berpotensi merugikan masyarakat dan menimbulkan keresahan.
Ia menegaskan, pihak berwenang akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap depot atau pengecer yang diduga memainkan harga.
“Kalau masih ditemukan pelanggaran, barang bukti akan disita dan oknum terkait akan ditindak sesuai hukum karena menjual Pertalite, BBM bersubsidi, di atas ketentuan dan meresahkan masyarakat,” tegas Ibrahim.
Pemerintah daerah pun mengingatkan para pengecer agar tidak memanfaatkan situasi distribusi untuk menaikkan harga Pertalite secara tidak wajar.
Langkah pengawasan tersebut diharapkan dapat memastikan BBM bersubsidi tetap tersedia dan tidak menjadi komoditas yang dipermainkan untuk mengambil keuntungan berlebihan di tengah masyarakat.
