SUARAPOST.ID — Sektor pertanian di Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, berada dalam kondisi memprihatinkan. Kerusakan jaringan irigasi akibat sedimentasi parah yang diperburuk musim kemarau membuat aktivitas pertanian sawah di wilayah tersebut nyaris lumpuh total.
Memasuki akhir Agustus 2026, seluruh lahan sawah yang selama ini menjadi tumpuan hidup masyarakat disebut tidak lagi dapat ditanami. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran terhadap keberlangsungan ekonomi ratusan keluarga petani.
Ketua Gabungan sekaligus Ketua Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Tersier Duhiadaa, Abdul Rahman Lukum, mengatakan persoalan tersebut bukan terjadi secara tiba-tiba. Menurutnya, masalah irigasi telah terakumulasi sejak akhir 2023 dan semakin parah akibat kemarau panjang.
“Dari total luas lahan potensial di Kecamatan Duhiadaa mencapai 1.374 hektare, sekitar 900 hektare lebih berada di wilayah Duhiadaa. Aktivitas tanam terus merosot drastis,” kata Abdul Rahman saat diwawancarai media ini, Minggu (30/8/2026).
Ia menjelaskan, pada periode 2024 hingga 2025, lahan yang masih produktif hanya berkisar 15 hingga 20 persen. Namun kondisi tersebut kini semakin memburuk.
“Kalau di akhir 2026 ini, sudah 100 persen petani tidak bisa menanam lagi,” ujarnya.
Sedimentasi dan Air Keruh Jadi Persoalan Utama
Abdul Rahman menegaskan, persoalan yang dihadapi petani bukan karena kekurangan bibit maupun Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan). Menurut dia, berbagai kebutuhan penunjang pertanian relatif tersedia, tetapi tidak dapat dimanfaatkan karena persoalan utama berada pada ketersediaan air.
Ia menyebut terdapat dua persoalan utama yang menyebabkan aktivitas pertanian terhenti, yakni pendangkalan saluran irigasi akibat sedimentasi serta kondisi air bendungan yang keruh dan berlumpur.
“Bahkan pada musim hujan pun dampaknya sudah sangat terasa bagi kami karena air keruh. Apalagi ketika memasuki musim kemarau seperti sekarang, dampaknya makin parah,” katanya.
“Dalam istilah saya, petani di Duhiadaa dan Buntulia saat ini menangis,” sambungnya.
Pengerukan Tak Bertahan Lama
Sejumlah upaya penanganan sebenarnya telah dilakukan pemerintah. Pemerintah Kabupaten Pohuwato disebut pernah membantu pengadaan mesin pengangkat pintu air di bendungan. Sementara Pemerintah Provinsi Gorontalo juga sempat menurunkan alat berat untuk melakukan pengerukan sedimentasi.
Namun, upaya tersebut dinilai belum mampu menjadi solusi jangka panjang.
Menurut Abdul Rahman, sedimentasi kembali menumpuk dalam waktu relatif singkat. Bahkan, saluran irigasi yang telah dikeruk disebut kembali dipenuhi lumpur hanya dalam satu musim tanam.
Kondisi ini membuat petani terus berada dalam situasi yang sama setiap tahunnya: berharap saluran irigasi dapat berfungsi, tetapi kembali menghadapi persoalan sedimentasi.
Alih Tanam Jagung Ikut Gagal
Tekanan terhadap petani semakin berat ketika kemarau melanda. Tidak bisa mengandalkan sawah, sebagian petani mencoba mencari alternatif dengan mengalihfungsikan lahan untuk ditanami jagung.
Namun, upaya tersebut juga tidak sepenuhnya berhasil.
Di sejumlah wilayah, termasuk Desa Mootilango, tanaman jagung milik petani dilaporkan mati akibat kekeringan. Ketiadaan pasokan air membuat pilihan untuk beralih komoditas pun tidak banyak membantu.
Dalam kondisi tersebut, sebagian petani akhirnya terpaksa meninggalkan sektor pertanian dan mencari pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Tak sedikit petani bersama istri mereka yang kemudian bekerja sebagai buruh harian, termasuk menjadi pemetik dan pengorek kelapa milik warga lain.
P3A Minta Solusi Permanen
P3A Duhiadaa berharap persoalan tersebut mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Pohuwato, Pemerintah Provinsi Gorontalo maupun DPRD.
Abdul Rahman meminta pemerintah dan para wakil rakyat tidak hanya melihat persoalan dari laporan administratif, tetapi turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi yang dihadapi petani.
Menurutnya, persoalan irigasi di Duhiadaa membutuhkan penanganan yang bersifat permanen, bukan sekadar pengerukan yang hanya mampu bertahan dalam waktu singkat.
“Kami berharap pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan anggota legislatif turun langsung melihat kondisi kami. Petani membutuhkan solusi infrastruktur yang permanen agar lahan pertanian bisa kembali produktif,” tandasnya.
