SUARAPOST.ID – Langkah Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, menerbitkan surat peringatan penghentian aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di tiga desa di Kecamatan Marisa, yakni Desa Bulangita, Teratai, dan Botubilotahu, mendapat dukungan dari masyarakat.
Surat peringatan tertanggal 9 November 2026 tersebut memberikan tenggat waktu 7 x 24 jam kepada para pelaku maupun pemilik alat berat untuk menghentikan seluruh aktivitas penambangan serta mengeluarkan peralatan dari lokasi tambang.
Kebijakan itu dinilai sebagai langkah positif pemerintah daerah dalam merespons persoalan aktivitas pertambangan ilegal yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.
Namun, di balik dukungan tersebut, muncul harapan agar langkah penertiban tidak hanya menyasar tiga desa, tetapi diberlakukan secara menyeluruh di seluruh wilayah Kabupaten Pohuwato.
Tokoh masyarakat, Sungkono Kaluku, menyampaikan apresiasinya terhadap keputusan Bupati. Meski demikian, ia mengingatkan agar pemerintah tidak menerapkan kebijakan yang terkesan tebang pilih dalam penanganan PETI.
“Alhamdulillah, Pak Bupati sudah melayangkan surat. Saya sangat mendukung. Tapi saya meminta dengan hormat, hentikan seluruh tambang ilegal di Pohuwato supaya tidak ada tebang pilih,” ujar Sungkono melalui pesan yang diterima media ini.
Menurutnya, penertiban aktivitas tambang ilegal harus dilakukan secara adil tanpa membedakan lokasi maupun pihak yang terlibat. Sebab, apabila hanya beberapa titik yang ditertibkan sementara aktivitas serupa di wilayah lain tetap berlangsung, hal itu berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat.
Ia menegaskan, dukungan terhadap kebijakan pemerintah harus dibarengi dengan konsistensi dalam pelaksanaannya. Jangan sampai masyarakat di satu wilayah diwajibkan menghentikan aktivitas, sementara pelaku di lokasi lain seolah tidak tersentuh penertiban.
“Saya sangat menghormati keputusan Pak Bupati. Beliau menjalankan tugas dengan baik. Namun, rakyat juga jangan dilihat dengan sebelah mata. Kasihan rakyat,” lanjutnya.
Sungkono juga mengingatkan pentingnya menjaga situasi keamanan dan keharmonisan masyarakat. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan penertiban dapat diterima secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di Pohuwato,” pesannya.
Ia berharap, surat peringatan yang telah diterbitkan Bupati Saipul A. Mbuinga menjadi awal dari penertiban PETI secara menyeluruh, bukan sekadar tindakan terhadap aktivitas pertambangan di tiga desa.
Baginya, persoalan PETI tidak cukup diselesaikan melalui surat peringatan di sejumlah titik. Dibutuhkan keberanian, konsistensi, serta penegakan aturan yang berlaku sama bagi seluruh pelaku.
Masyarakat kini menantikan langkah lanjutan pemerintah daerah. Sebab, keberhasilan penertiban bukan hanya diukur dari terbitnya surat peringatan, tetapi juga dari sejauh mana aturan benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu di seluruh wilayah Pohuwato.
