SUARAPOST.ID – Terbitnya surat peringatan dan perintah penghentian aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di tiga desa Kecamatan Marisa oleh Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, menuai keluhan dari masyarakat. Kamis (12/11/2026).
Seorang warga Desa Bulangita, Rohani Kapo’o, mengaku keberatan dengan kebijakan penghentian aktivitas pertambangan tersebut. Ia berharap pemerintah daerah tidak hanya mengeluarkan larangan, tetapi juga menghadirkan solusi bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan.
Menurut Rohani, keberadaan tambang selama ini menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan keluarga, membayar angsuran pinjaman, hingga membiayai pendidikan anak-anak.
“Kalau boleh, Pak, jangan begitu. Kalau bisa, torang minta solusi untuk masyarakat. Kalau tidak ada tambang, torang sudah banyak utang. Kalau ada tambang, kehidupan kami bisa terpenuhi,” ungkap Rohani.
Ia menjelaskan, masyarakat sebenarnya membutuhkan alternatif pekerjaan apabila aktivitas pertambangan dihentikan. Namun, kondisi musim kemarau saat ini dinilai belum memungkinkan bagi mereka untuk beralih ke sektor pertanian.
Rohani juga mengungkapkan bahwa dirinya memiliki kewajiban angsuran pinjaman di Permodalan Nasional Madani (PNM). Selama aktivitas tambang masih berjalan, ia mampu memenuhi kewajiban tersebut. Namun, setelah terbitnya surat perintah penghentian dari Bupati, ia khawatir pembayaran angsuran akan mengalami kendala.
“Kami ini punya utang di PNM. Alhamdulillah, karena ada tambang, angsuran kami lancar. Tetapi sekarang, semenjak ada surat dari Bupati, pasti setoran kami akan tertunda,” ujarnya.
Atas kondisi tersebut, Rohani meminta pemerintah daerah agar tidak sekadar menghentikan aktivitas pertambangan, tetapi juga memikirkan nasib masyarakat yang terdampak kebijakan tersebut.
Ia secara khusus meminta anggota DPRD Pohuwato menjalankan fungsi dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat dengan memperjuangkan solusi bagi masyarakat.
“Kami hanya meminta solusi. Pemerintah harus mengatur ini. Untuk anggota DPRD, kami sengaja memilih wakil rakyat supaya bisa memperjuangkan dan mencarikan solusi bagi masyarakat,” tegasnya.
Rohani juga berharap Bupati bersama jajaran pemerintah daerah dan DPRD turun langsung menemui masyarakat untuk mendengar kondisi yang mereka hadapi.
Menurutnya, pemerintah harus memberikan perhatian yang berimbang antara kepentingan perusahaan dan kehidupan masyarakat kecil yang selama ini menggantungkan pendapatan dari aktivitas pertambangan.
“Kami berharap DPRD maupun pemerintah daerah turun langsung. Jangan hanya memprioritaskan perusahaan, sementara kami rakyat kecil tidak bisa diatur atau dicarikan solusi oleh pemerintah daerah,” katanya.
Ia menegaskan, penghentian aktivitas tambang tanpa disertai solusi alternatif akan berdampak langsung terhadap kehidupan keluarga, termasuk keberlangsungan pendidikan anak-anak.
“Kalau tambang kami diberhentikan, lalu torang mau makan apa? Anak-anak kami juga harus sekolah. Saya tidak setuju dengan adanya surat edaran larangan aktivitas tambang di Kecamatan Marisa,” pungkas Rohani.
Sebelumnya, Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, telah mengeluarkan surat peringatan dan perintah penghentian aktivitas PETI yang menggunakan alat berat di Desa Bulangita, Teratai, dan Botubilotahu, Kecamatan Marisa.
Surat tertanggal 6 November 2026 tersebut memerintahkan para pelaku tambang, pemilik maupun penyewa alat berat, serta pihak yang membiayai aktivitas pertambangan untuk segera menghentikan kegiatan dan mengeluarkan seluruh alat berat dari lokasi paling lambat 7 x 24 jam sejak surat diterima.
Kebijakan itu diambil pemerintah daerah sebagai upaya mengendalikan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan tanpa izin, termasuk kerusakan lahan, perubahan bentang alam, sedimentasi, kekeruhan air, hingga potensi banjir.
Meski demikian, keluhan yang disampaikan Rohani memperlihatkan adanya persoalan lain yang juga perlu menjadi perhatian pemerintah, yakni nasib ekonomi masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan pada aktivitas pertambangan.
Kini, masyarakat berharap pemerintah daerah dan DPRD tidak hanya berhenti pada kebijakan penertiban, tetapi juga menghadirkan jalan keluar yang dapat memberikan kepastian penghidupan bagi warga.
