SUARAPOST.ID – Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Berdaulat (ARMADA) mendesak Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Pohuwato mengambil sikap tegas terhadap salah satu kadernya berinisial TU, yang juga merupakan anggota DPRD Pohuwato.
Desakan itu menyusul laporan terkait dugaan keterlibatan TU dalam aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Molosipat, Kecamatan Popayato Barat.
Desakan tersebut disampaikan ARMADA saat menggelar audiensi dengan jajaran pengurus DPC PKB Pohuwato di sekretariat partai, Kamis (12/11/2026).
Dalam pertemuan itu, ARMADA memberikan ultimatum kepada DPC PKB agar segera mengambil langkah terhadap kader yang bersangkutan melalui mekanisme dan ketentuan internal partai.
Koordinator ARMADA, Mustawa, menegaskan bahwa partai politik harus menunjukkan sikap tegas ketika kadernya terseret dalam persoalan hukum. Menurutnya, partai tidak boleh terkesan melindungi individu hanya karena yang bersangkutan memiliki jabatan politik.
“Kami memberikan kesempatan kepada DPC PKB untuk menunjukkan ketegasan dan integritas partai. Jika sampai hari Senin tidak ada sikap maupun langkah konkret terhadap persoalan ini, ARMADA akan menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk desakan terbuka,” tegas Mustawa.
Selain mendesak tindakan terhadap kadernya, ARMADA juga mempertanyakan independensi DPC PKB dalam mengambil keputusan. Mereka meminta penjelasan terbuka apabila terdapat faktor tertentu yang menghambat partai dalam menentukan sikap.
Bahkan, ARMADA turut meminta transparansi terkait kemungkinan adanya kontribusi atau aliran iuran dari kader yang bersangkutan kepada struktur partai. Mereka mempertanyakan apakah terdapat hubungan finansial maupun pengaruh tertentu yang berpotensi memengaruhi sikap organisasi.
ARMADA menegaskan, pertanyaan tersebut perlu dijawab secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
“Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa pengaruh seorang kader lebih besar daripada keputusan dan aturan partainya sendiri. DPC PKB harus membuktikan bahwa keputusan partai tidak bisa dikendalikan oleh kepentingan individu,” lanjut Mustawa.
Menurut ARMADA, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut seorang kader partai, melainkan juga berkaitan dengan tanggung jawab moral dan politik partai terhadap publik. Mereka menilai jabatan sebagai anggota legislatif maupun posisi dalam struktur partai tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari proses pemeriksaan dan pertanggungjawaban hukum.
Sementara itu, Ketua DPC PKB Pohuwato, Abdullah Kadir Diko, yang menerima langsung audiensi tersebut menjelaskan bahwa pihaknya telah mengambil sejumlah langkah sejak isu dugaan keterlibatan kadernya dalam aktivitas PETI mencuat di pemberitaan.
Abdullah mengatakan, DPC PKB telah menyurati yang bersangkutan untuk meminta klarifikasi. Selain itu, partai juga telah melakukan langkah pembinaan terhadap kader tersebut.
Terkait laporan ARMADA yang telah dilayangkan ke Polres Pohuwato, Abdullah menegaskan bahwa pihaknya akan menghormati dan menunggu proses hukum yang sedang berjalan.
“Kami tidak mau mengintervensi karena itu menjadi ranah kepolisian. Kami di partai tentu juga akan mengambil langkah sesuai mekanisme. Termasuk melakukan rapat internal DPC PKB untuk membahas keputusan ke depannya. Pada intinya, kami akan terus melakukan pembinaan,” ujarnya.
Dalam audiensi tersebut, Abdullah Kadir Diko juga memberikan penegasan terkait pertanyaan ARMADA mengenai dugaan adanya aliran dana dari aktivitas PETI kepada partai.
Secara tegas, Abdullah membantah dugaan tersebut. Ia memastikan bahwa DPC PKB Pohuwato maupun partai PKB tidak pernah menerima aliran dana yang bersumber dari aktivitas pertambangan ilegal.
“Perlu saya tegaskan, partai PKB tidak pernah menerima aliran dana PETI. Jangan sampai muncul persepsi seolah-olah ada aliran dana dari aktivitas tersebut ke partai. Itu tidak benar. Terkait persoalan kader, kami tetap akan menyikapinya melalui mekanisme internal partai,” tegas Abdullah.
Audiensi tersebut juga diwarnai dengan aksi ARMADA yang memperlihatkan bukti berupa rekaman video kepada jajaran pengurus DPC PKB Pohuwato.
Selain itu, massa ARMADA membentangkan spanduk bertuliskan “Pecat Aleg Pembohong, DPC PKB Saja Dibohongi Apalagi Rakyat.”
Aksi tersebut menjadi bentuk tekanan terbuka ARMADA kepada DPC PKB agar tidak hanya melakukan klarifikasi dan pembinaan, tetapi juga menunjukkan sikap terhadap persoalan yang tengah menjadi perhatian publik.
Kini, ARMADA memberikan tenggat hingga Senin mendatang. Jika tidak ada langkah konkret dari DPC PKB, mereka menyatakan akan menindaklanjuti desakan tersebut melalui aksi unjuk rasa.
