SUARAPOST.ID – Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, Beni Nento, bersama sejumlah anggota dewan lainnya menerima massa aksi dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Pohuwato, Senin (20/10/2025).
Dalam aksi tersebut, IMM menyuarakan dua isu penting, yakni desakan pencopotan Kepala Dinas Pertanian serta penolakan terhadap keberlanjutan Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah Pohuwato.
IMM menilai Dinas Pertanian gagal dalam menangani persoalan petani di Kecamatan Duhiadaa dan Buntulia yang kerap mengalami gagal panen.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, Beni Nento, menjelaskan bahwa persoalan gagal panen memang telah berulang kali dikeluhkan masyarakat. Bahkan, DPRD bersama pemerintah daerah sudah beberapa kali melakukan langkah penanganan, termasuk pengerukan sungai Taluduyunu yang menjadi sumber irigasi utama di wilayah tersebut.
“Kami telah mengusulkan agar dilakukan pengujian terhadap kondisi tanah di lahan pertanian itu. Hal ini penting untuk memastikan apakah tanahnya masih layak ditanami atau membutuhkan penanganan khusus,” ujar Beni.
Lebih lanjut, Beni juga menegaskan bahwa aspirasi dari IMM akan menjadi bagian dari evaluasi DPRD terhadap kinerja Dinas Pertanian.
Kemudian, Beni menambahkan Komisi II DPRD dijadwalkan akan menindaklanjuti persoalan ini melalui rapat dengar pendapat (RDP) dan tidak menutup kemungkinan merekomendasikan evaluasi terhadap pimpinan dinas terkait.
Selain persoalan pertanian, IMM juga menolak keberlanjutan PSN di Pohuwato. Terkait hal itu, Beni mengungkapkan bahwa DPRD telah menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui RDP yang digelar pada Kamis sebelumnya.
“Kami sudah menyurati Gubernur Gorontalo untuk meminta audiensi. Beberapa poin akan kami bahas, termasuk persoalan tambang dan proyek strategis nasional. Insyaallah, audiensi dengan Gubernur akan dilaksanakan pada Rabu mendatang,” terang Beni.
Terakhir , DPRD Pohuwato menegaskan komitmennya untuk terus menindaklanjuti setiap aspirasi masyarakat dan mahasiswa, terutama dalam memperjuangkan nasib petani serta memastikan pembangunan daerah berjalan secara adil dan berkelanjutan.
