SUARAPOST.ID – Tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Pohuwato menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pohuwato. Persoalan tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan Komisi I dan Komisi III DPRD bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pohuwato, Selasa (9/6/2026).
Dalam rapat tersebut, Dinas Pendidikan membeberkan data yang cukup memprihatinkan. Hingga saat ini, jumlah Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Pohuwato tercatat mencapai sekitar 4.000 orang.
Angka itu mencakup berbagai kategori, mulai dari anak yang belum pernah mengenyam pendidikan, putus sekolah di tingkat SD maupun SMP, hingga mereka yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
Kondisi tersebut memicu keprihatinan para wakil rakyat. Ketua Komisi III DPRD Pohuwato, Nasir Giasi, menilai tingginya angka ATS menjadi sinyal bahwa masih banyak persoalan mendasar di sektor pendidikan yang perlu segera ditangani.
“Ini sangat memprihatinkan. Ketika masih ada sekitar 4.000 anak yang tidak bersekolah, maka kita tidak bisa menganggap persoalan ini sebagai hal biasa. Pendidikan adalah investasi masa depan daerah yang harus menjadi prioritas,” tegas Nasir.
Dalam pemaparannya, Dinas Pendidikan menyebut salah satu instrumen yang sebelumnya membantu menekan angka ATS adalah program beasiswa daerah. Namun sejumlah program bantuan pendidikan kini sudah tidak lagi tersedia akibat tidak adanya alokasi anggaran.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah Program Beasiswa KTPS yang sejak tahun 2025 tidak lagi mendapatkan dukungan pendanaan dari pemerintah daerah.
Saat ini, bantuan pendidikan yang masih berjalan hanya Program Indonesia Pintar (PIP). Namun kewenangan pemerintah daerah dalam program tersebut sangat terbatas karena penetapan penerima dilakukan langsung oleh pemerintah pusat.
“Dinas Pendidikan hanya melakukan verifikasi untuk memastikan data penerima yang ditetapkan pusat benar-benar sesuai dan merupakan putra-putri daerah Pohuwato,” jelas perwakilan Dinas Pendidikan dalam rapat.
Nasir Giasi menegaskan, fakta masih tingginya angka anak tidak sekolah harus menjadi bahan evaluasi bersama antara pemerintah daerah, DPRD, serta seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan.
Menurutnya, dibutuhkan langkah konkret dan program yang lebih menyentuh agar ribuan anak yang berada di luar sistem pendidikan dapat kembali memperoleh hak belajar mereka.
Senada dengan itu, Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento, menegaskan bahwa persoalan pendidikan tidak boleh dipandang sebagai isu biasa. Ia meminta pemerintah daerah segera merumuskan strategi yang efektif untuk menekan angka ATS yang masih tergolong tinggi.
“Angka 4.000 anak tidak sekolah ini tentu menjadi perhatian serius bagi kita semua. Pemerintah daerah harus memiliki strategi yang jelas agar anak-anak tersebut kembali memperoleh akses pendidikan yang layak. Jangan sampai mereka kehilangan masa depan hanya karena keterbatasan ekonomi atau minimnya dukungan program pendidikan,” tegas Beni.
DPRD berharap persoalan tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran ke depan, mengingat pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam menentukan kualitas sumber daya manusia dan masa depan pembangunan daerah.
