SUARAPOST.ID – Pengukuhan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Pohuwato periode 2026–2031 bukan sekadar seremoni pergantian kepengurusan. Di balik momentum tersebut, terselip harapan agar suara petani Pohuwato tidak berhenti di tingkat daerah, tetapi bisa sampai ke meja pemerintah pusat.
Harapan itu disampaikan Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Pohuwato, Abdul Hamid Sukoli (AHS), usai kepengurusan organisasi tersebut resmi dilantik dan dikukuhkan pada Kamis (20/8/2026).
AHS menilai besarnya antusiasme petani untuk bergabung dalam Tani Merdeka Indonesia sekaligus menjadi tanda bahwa persoalan sektor pertanian masih membutuhkan ruang perjuangan yang lebih kuat.
Bagi AHS, banyaknya petani yang masuk dalam kepengurusan bukan sekadar soal jumlah anggota. Ada amanah dan tanggung jawab yang ikut melekat, terutama untuk membawa persoalan petani ke ruang kebijakan.
Salah satu persoalan yang disorot adalah kondisi petani yang mengalami gagal tanam. Persoalan ini, menurut AHS, tidak cukup hanya dibicarakan di tingkat daerah, tetapi membutuhkan solusi konkret agar kerugian yang dialami petani tidak semakin memperberat kehidupan mereka.
“Kami berharap ada solusi konkret terhadap persoalan petani yang ada di Kabupaten Pohuwato, khususnya mereka yang mengalami gagal tanam,” ujar AHS.
Di titik inilah AHS kemudian menitipkan harapan kepada Ketua Umum DPP Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir.
Ia meminta agar persoalan yang dialami petani Pohuwato dibawa ke tingkat pemerintah pusat dan disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menurut AHS, jalur organisasi harus mampu menjadi jembatan bagi suara petani daerah untuk mendapatkan perhatian pemerintah pusat. Bukan sekadar menyampaikan keluhan, tetapi mendorong lahirnya kebijakan yang benar-benar menyentuh persoalan di lapangan.
“Kami meminta kepada Ketua Umum DPP Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, agar persoalan petani di Kabupaten Pohuwato ini dapat disampaikan kepada Presiden Prabowo. Kami berharap ada solusi nyata untuk para petani,” tegasnya.
Pernyataan AHS itu memperlihatkan bahwa tantangan Tani Merdeka Indonesia di Pohuwato ke depan bukan hanya bagaimana membangun struktur organisasi, tetapi bagaimana memastikan keberadaan organisasi tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani.
Sebab, bagi petani yang mengalami gagal tanam, persoalannya bukan sekadar angka produksi yang menurun. Ada modal yang telah dikeluarkan, tenaga yang tercurah, serta harapan terhadap hasil panen yang ikut dipertaruhkan.
Karena itu, pengukuhan kepengurusan baru diharapkan menjadi awal dari kerja-kerja nyata. Tani Merdeka Indonesia di Pohuwato dituntut tidak berhenti sebagai wadah berkumpul, melainkan menjadi ruang perjuangan dan penghubung antara suara petani dengan pemerintah.
AHS pun menaruh harapan agar kepengurusan periode 2026–2031 mampu mengawal berbagai persoalan pertanian secara konsisten.
Pada akhirnya, pesan yang ingin dibawa AHS cukup jelas: ketika persoalan petani Pohuwato belum menemukan jalan keluar di daerah, suara itu harus terus didorong hingga ke pusat kekuasaan.
Dan kini, bola itu dititipkan kepada Don Muzakir untuk membawa suara petani Pohuwato ke hadapan Presiden Prabowo.
