SUARAPOST.ID – Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Pohuwato, Iqram Bhari Akbar Baderan, menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat saat menggelar reses masa persidangan kedua tahun kedua masa jabatan 2024–2029. Kegiatan tersebut berlangsung di Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, Senin (9/2/2026).
Reses legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) V Duhiadaa–Patilanggio itu dihadiri perwakilan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Pertanian, Camat Duhiadaa, Kepala Desa Bulili, serta ratusan warga yang merupakan konstituennya. Suasana kegiatan berlangsung dialogis dan penuh antusiasme masyarakat.
Dalam sambutannya, politisi muda Partai Golkar tersebut menegaskan bahwa reses merupakan momentum strategis bagi anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung di daerah pemilihan.
“Reses ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan harapan mereka. Semua aspirasi yang disampaikan akan kami catat dan perjuangkan agar dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato,” ujar Akbar.
Meski demikian, ia juga mengingatkan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini tengah mengalami efisiensi anggaran sebagai dampak kebijakan pemotongan dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut, menurutnya, turut memengaruhi percepatan pelaksanaan program pembangunan di daerah.
“Saat ini keuangan daerah dalam kondisi efisiensi. Meski begitu, kami tetap berupaya maksimal agar program-program prioritas masyarakat tetap mendapat perhatian,” jelasnya.
Dalam sesi dialog, warga Desa Bulili—khususnya para petani—menyampaikan keluhan serius terkait sedimentasi pada saluran irigasi. Meski telah dilakukan pengerukan, sedimentasi kembali terjadi dalam waktu singkat sehingga aliran air tidak lagi berfungsi optimal dan justru dipenuhi pasir serta sedimen. Kondisi tersebut berdampak langsung pada aktivitas pertanian hingga menyebabkan gagal panen.
Warga menilai solusi pengerukan semata belum mampu menyelesaikan akar persoalan. Mereka meminta adanya penanganan menyeluruh dan berkelanjutan agar fungsi irigasi dapat kembali normal. Selain itu, kekhawatiran juga muncul terkait wacana pengalihan petani ke wilayah cetak sawah di Kecamatan Randangan, mengingat sebagian besar petani Bulili berstatus sebagai penggarap dan belum memiliki kepastian kepemilikan lahan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Akbar Baderan mengungkapkan bahwa DPRD Kabupaten Pohuwato telah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama berbagai pihak, termasuk tokoh penambang. Ia mengakui bahwa pengangkatan sedimentasi bukanlah solusi permanen dan diperlukan langkah jangka panjang.
“Pengangkatan sedimentasi bukan solusi permanen. Harus ada pembangunan penahan agar sedimen tidak kembali masuk ke saluran irigasi dan merugikan petani,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa DPRD terus mendorong percepatan legalitas penambang sebagai bagian dari upaya pengendalian dampak lingkungan, khususnya sedimentasi yang berdampak pada sektor pertanian.
Terkait isu cetak sawah, Akbar memastikan bahwa tidak ada pengalihan lahan sawah dari Bulili ke Randangan. Menurutnya, program cetak sawah di Randangan merupakan pembukaan lahan baru yang dinilai memiliki potensi irigasi besar.
“Tidak ada pengalihan sawah dari Bulili. Program cetak sawah di Randangan murni pembukaan sawah baru,” pungkasnya.
