SUARAPOST.ID – Penanganan kasus dugaan korupsi anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM), suku cadang, pengangkatan sopir, dan biaya operasional di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pohuwato memasuki babak baru. Kepala DLH Pohuwato berinisial SM alias Mitro resmi ditahan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Pohuwato, Kamis (12/11/2026).
Pantauan awak media, SM tiba di Kantor Kejari Pohuwato sekitar pukul 09.12 Wita untuk menjalani pemeriksaan. Setelah kurang lebih delapan jam, ia terlihat keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 17.10 Wita dengan mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda dan dikawal oleh penyidik kejaksaan.
Saat digiring menuju mobil tahanan, SM yang diketahui merupakan mantan Kepala Dinas Satpol PP Pohuwato itu memilih bungkam. Ia tidak memberikan komentar maupun keterangan kepada awak media yang menunggu di lokasi.
Selanjutnya, SM langsung dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pohuwato untuk menjalani masa penahanan.
Penahanan tersebut dilakukan setelah SM ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi anggaran BBM, suku cadang, pengangkatan sopir, dan operasional DLH Pohuwato. Dalam perkara ini, SM diketahui memiliki kapasitas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Berdasarkan informasi yang diperoleh, masa penahanan terhadap SM berlangsung selama 20 hari, terhitung sejak 12 November 2026. Selama masa tersebut, tersangka dititipkan di Lapas Kelas IIB Pohuwato.
Sebelum penahanan SM, Kejari Pohuwato diketahui telah memanggil dan memeriksa sejumlah pejabat di lingkungan DLH Pohuwato. Pemeriksaan tersebut diduga berkaitan dengan pengusutan perkara penggunaan anggaran BBM, suku cadang, pengangkatan sopir, dan biaya operasional.
Dari sejumlah pejabat yang diperiksa, empat di antaranya diketahui memiliki jabatan strategis, yakni Kepala Subbagian Keuangan, Bendahara Tahun Anggaran 2025, Ketua Pemeriksa Barang, serta salah satu kepala bidang di lingkungan DLH Pohuwato.
Penahanan Kepala DLH Pohuwato ini menjadi perkembangan signifikan dalam proses penegakan hukum atas dugaan penyimpangan anggaran di instansi tersebut. Namun, hingga berita ini diterbitkan, pihak Kejari Pohuwato belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai total kerugian keuangan negara maupun secara terperinci konstruksi perkara yang menjerat SM.
Asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan. Proses hukum terhadap tersangka masih berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
