SUARAPOST.ID – Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Berdaulat (ARMADA) resmi melaporkan seorang anggota DPRD Kabupaten Pohuwato berinisial TU dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kepada aparat penegak hukum (APH). Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan keterlibatan TU dalam aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Molosipat, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato.
Koordinator ARMADA, Mustawa, mengatakan laporan tersebut telah disertai sejumlah bukti dokumentasi yang dimiliki pihaknya. Ia mendesak aparat penegak hukum, khususnya Polres Pohuwato, agar segera menindaklanjuti laporan itu melalui proses penyelidikan secara menyeluruh.
Menurut Mustawa, langkah pelaporan tersebut merupakan bentuk desakan agar penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal dilakukan secara adil dan tidak tebang pilih, tanpa memandang status sosial maupun jabatan seseorang.
“Kami tidak ingin hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Jika masyarakat kecil bisa diproses karena aktivitas ilegal, maka pejabat publik yang diduga ikut bermain dan menikmati kegiatan ilegal juga harus diperiksa. Jabatan tidak boleh menjadi tameng hukum,” tegas Mustawa lewat press release diterima.
ARMADA secara khusus meminta Kapolres Pohuwato untuk memeriksa seluruh bukti yang telah diserahkan, mengklarifikasi dugaan keterlibatan anggota legislatif tersebut, serta menelusuri pihak-pihak lain yang diduga memiliki hubungan dengan aktivitas PETI di wilayah Molosipat.
Mustawa menilai, dugaan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut seorang pejabat publik yang memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memberikan contoh dalam menaati peraturan perundang-undangan.
ARMADA juga menegaskan bahwa laporan tersebut bukan sekadar bentuk kritik terhadap individu tertentu, melainkan dorongan agar penegakan hukum terhadap praktik pertambangan ilegal dilakukan secara menyeluruh.
Pihaknya menyatakan akan terus mengawal perkembangan laporan tersebut hingga aparat penegak hukum memberikan kejelasan terkait proses penanganannya.
ARMADA berharap tidak ada pihak yang mendapat perlakuan istimewa dalam proses hukum. Sebab, setiap dugaan pelanggaran harus ditangani berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan besar kecilnya jabatan seseorang.
