banner 728x250

Kapolsek Popayato Barat Buka Suara soal Dugaan Anggotanya Terlibat Tambang Ilegal

banner 120x600
banner 468x60

SUARAPOST.ID – Dugaan keterlibatan oknum anggota Intel Polsek Popayato Barat dalam aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) kini menjadi perhatian internal Polres Pohuwato. Propam Polres Pohuwato dikabarkan telah turun melakukan penyelidikan untuk menelusuri kebenaran informasi tersebut.

Kapolsek Popayato Barat, IPTU Ilham Siplizand, S.Tr.K., memberikan klarifikasi terkait pemberitaan yang menyinggung dugaan keterlibatan personel di wilayah hukumnya dalam aktivitas pertambangan ilegal.

Ia menegaskan, setiap informasi mengenai dugaan pelanggaran yang melibatkan anggota Polri akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Termasuk dugaan keterlibatan oknum anggota dalam aktivitas PETI yang saat ini sedang ditangani Propam Polres Pohuwato.

Di sisi lain, Ilham menyampaikan bahwa pihaknya bersama Polres Pohuwato telah melakukan penindakan terhadap aktivitas pertambangan ilegal di wilayah Popayato Barat.

Pada awal Oktober 2026, aparat mengamankan empat unit alat berat jenis ekskavator, empat orang operator, serta seorang yang diduga sebagai pemodal.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam melakukan penertiban dan penegakan hukum terhadap aktivitas PETI.

“Penindakan tersebut merupakan bukti bahwa kami tidak melakukan pembiaran terhadap aktivitas PETI. Kami terus berupaya melakukan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah Popayato Barat,” jelas Ilham.

Terkait dugaan keterlibatan anggota, ia memastikan proses penanganannya telah berjalan melalui Propam Polres Pohuwato. Hasil penyelidikan nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan langkah lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Kapolres Pohuwato AKBP H. Busroni, S.I.K., M.H., menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada personel yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk apabila terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal.

Ia memastikan, setiap anggota yang terbukti melanggar akan diproses sesuai aturan, baik melalui mekanisme penegakan disiplin maupun sidang kode etik profesi Polri.

Penegasan tersebut sekaligus menjadi pesan bahwa proses penegakan hukum dan pengawasan internal tidak boleh membedakan status seseorang. Anggota Polri sekalipun tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti melanggar hukum atau menyalahgunakan kewenangan.

Polres Pohuwato juga mengajak masyarakat berperan aktif menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta mendukung upaya pemberantasan PETI dan pengawasan terhadap profesionalitas personel kepolisian.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *