SUARAPOST.ID – Rencana pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Gorontalo 2026 di Kabupaten Pohuwato terancam batal. Harapan daerah menjadi tuan rumah ajang olahraga bergengsi tingkat provinsi itu kian memudar setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2026 disahkan dengan kondisi anggaran yang dinilai sangat terbatas.
Kondisi tersebut terungkap dalam Rapat Paripurna ke-28 DPRD Kabupaten Pohuwato dengan agenda Pembicaraan Tingkat II sekaligus penandatanganan persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2026, yang dilaksanakan pada Selasa (25/11/2025).
Menanggapi situasi itu, Ketua KONI Kabupaten Pohuwato, Mohammad Afif, akhirnya angkat bicara terkait mencuatnya wacana pembatalan Porprov 2026.
Menurut Afif, alasan efisiensi anggaran yang disampaikan pemerintah daerah tidak sejalan dengan kenyataan di lapangan. Pasalnya, sama sekali tidak terlihat adanya alokasi anggaran untuk Porprov.
“Efisiensi itu berarti mengurangi penggunaan anggaran, bukan menghilangkan sepenuhnya. Yang menjadi pertanyaan saya, kalau hanya mengurangi, kenapa tidak ada sama sekali? Itu bukan efisiensi, tapi penghapusan,” tegas Afif, Rabu (26/11/2025).
Pria yang akrab disapa Mantri Afif itu menuturkan, pada pelaksanaan rapat paripurna malam sebelumnya, dirinya berharap adanya kejelasan sikap dari pemerintah daerah. Ia mengingatkan bahwa pencanangan Porprov dilakukan oleh Gubernur Gorontalo dan diterima secara resmi oleh Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
“Kalau memang tidak dianggarkan atau tidak dialokasikan anggaran untuk Porprov, maka seharusnya pemerintah daerah melakukan konferensi pers agar persoalan ini tidak menjadi bola liar,” ujarnya.
Ia menegaskan, melalui konferensi pers itulah pemerintah daerah dapat menyampaikan secara terbuka kepada publik terkait alasan efisiensi anggaran, apakah Porprov ditolak atau hanya ditunda pelaksanaannya.
“Yang mencanangkan itu gubernur, maka yang seharusnya menyampaikan adalah bupati atau wakil bupati sebagai representasi pemerintah daerah, untuk meminta pembatalan atau perubahan jadwal,” beber Afif.
Menurutnya, Porprov bukan kegiatan kecil. Sebagai calon tuan rumah, Pohuwato akan menanggung beban moral apabila banyak kebutuhan infrastruktur dan dukungan anggaran yang tidak terpenuhi.
“Saya juga tidak ingin persoalan ini menjadi tanggung jawab atau bola liar bagi KONI. Sekali lagi, harus ada konferensi pers untuk menyampaikan kepada masyarakat secara layak terkait pembatalan maupun penundaan Porprov,” tandasnya.
