SUARAPOST.ID – Abdul Hamid Sukoli Anggota DPRD Pohuwato, menyuarakan keprihatinannya terkait persoalan ketenagakerjaan yang hingga kini masih menjadi keluhan utama masyarakat, khususnya di wilayah lingkar industri. Pernyataan ini disampaikannya dalam rapat lanjutan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Ketenagakerjaan, Rabu, (18/6/2025).
Abdul Hamid Sukoli menyebut, banyak dinamika dan keluhan yang ditemukan langsung di lapangan, mulai dari ujung Paguat hingga ke Popayato. Berangkat dari fakta-fakta tersebut, pihaknya merasa perlu untuk melakukan revisi terhadap beberapa substansi dalam Ranperda yang tengah dibahas pada senin, 16 juni 2025 kemarin.
“Kami merespons ini karena kondisi aktual di lapangan sangat luar biasa. Banyak keluhan dari masyarakat, mulai dari proses rekrutmen yang tidak transparan, hingga lamaran yang sudah menumpuk tanpa pernah direspons oleh perusahaan,” ujarnya.
Ia mencontohkan kasus di Perusahaan Pani Gold Project (PGP) yang sebelumnya telah memproyeksikan perekrutan tenaga kerja di sembilan desa lingkar tambang. Namun, menurutnya, pelaksanaannya belum sesuai dengan harapan masyarakat.
“Kita tidak ingin lagi hanya melihat perekrutan itu sebagai formalitas, lipsing, atau sekadar brand di media sosial. Kita butuh komitmen nyata dari para direksi perusahaan, bukan hanya janji,” tegas Abdul Hamid Sukoli.
Lebih lanjut, ia menyinggung rekrutmen tenaga kerja yang sempat dilakukan dalam perhelatan Festival Pantai Pohon Cinta beberapa waktu lalu. Menurutnya, kegiatan itu hanya bersifat seremonial tanpa tindak lanjut yang jelas.
“Berkas lamaran masyarakat sampai bisa dijadikan bantal guling, karena tak pernah diakomodir. Ini bukan sekadar soal pekerjaan, ini soal kesejahteraan rakyat yang menjadi efek domino dari sistem rekrutmen yang tak berpihak,” tambahnya.
Abdul Hamid juga menyoroti kehadiran perusahaan dalam pembahasan ranperda yang hanya mengutus perwakilan, bukan langsung dihadiri oleh para pimpinan. Padahal, menurutnya, pembahasan penting seperti ini membutuhkan perhatian langsung dari pimpinan perusahaan agar terjadi komunikasi yang konstruktif dan solutif.
“Kami ingin perusahaan hadir dengan jiwa yang peduli, bukan sekadar hadir secara fisik. Karena yang kami bahas ini menyangkut hajat hidup masyarakat banyak,” tutupnya.
