SUARAPOST.ID – Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar DPRD Kabupaten Pohuwato di Aula Paripurna, Rabu (28/1/2026), berlangsung emosional. Wakil Ketua DPRD Pohuwato, Delpan Yanjo, tampak geram hingga menitikkan air mata saat menyoroti persoalan penggunaan alat berat yang seharusnya diperuntukkan bagi petani.
Dalam rapat tersebut, Delpan menyesalkan alasan pemerintah daerah terkait keberadaan alat berat jenis ekskavator yang dibutuhkan petani di Kecamatan Duhiadaa untuk pengerukan sedimentasi saluran irigasi. Ironisnya, alat tersebut justru digunakan dalam proyek yang diduga merupakan proyek percetakan sawah.
“Alat pertanian ekskavator ini peruntukannya untuk masyarakat. Kenapa sampai sekarang masih berada di lokasi percetakan sawah. Saya sudah menghubungi kepala dinas sejak bulan Desember,” ujar Delpan dengan nada geram.
Tak hanya itu, Delpan juga secara tegas meminta Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato untuk mengevaluasi diri. Ia menegaskan, apabila tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, maka sebaiknya mengundurkan diri dari jabatan.
“Kalau sudah tidak mampu, diganti saja, Pak. Jangan pandang enteng persoalan ini. Sejak Januari saya hubungi. Pakai hati nurani, orang tua saya sendiri yang membawa aspirasi ini. Di mana hati bapak dan ibu? Saya menyesal menjadi anggota DPRD jika aspirasi petani tidak bisa diwujudkan,” tegasnya sambil menangis.
Delpan menegaskan, DPRD Pohuwato, khususnya Komisi III, akan mengawal secara serius polemik tersebut hingga tuntas demi kepentingan petani.
Sementara itu, perwakilan Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato, Meri Maku, menyampaikan bahwa pihaknya akan segera melakukan koordinasi dan meneruskan persoalan tersebut kepada Kepala Dinas Pertanian, Kamri Alwi. Namun, Meri menjelaskan bahwa kepala dinas tidak dapat hadir dalam RDPU karena sedang menjalani perawatan di rumah sakit.
RDPU tersebut digelar sebagai tindak lanjut atas permohonan audiensi masyarakat terkait terganggunya kurang lebih 1.500 hektare lahan sawah di Kecamatan Buntulia dan Kecamatan Duhiadaa akibat sedimentasi. Kondisi tersebut berdampak serius terhadap sistem irigasi, produktivitas pertanian, hingga perekonomian masyarakat.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento, dan turut menghadirkan unsur Forkopimda, perwakilan petani, serta penambang.
