SUARAPOST.ID – Aliansi Masyarakat Bersama Penambang Daerah (AMBEPEDA) mengumumkan rencana menggelar aksi massa berskala besar di Desa Hulawa dan wilayah sekitarnya.
Jenderal Lapangan AMBEPEDA, Taufik Dunggio, menegaskan aksi tersebut bukan sekadar unjuk rasa, melainkan bentuk perlawanan rakyat atas ketidakadilan yang semakin dirasakan masyarakat.
“Ini akan menjadi aksi massa terbesar, karena beberapa hari terakhir kami telah menyebarkan selebaran dan berkomunikasi langsung dengan tukang ojek, pedagang, serta kabilasa. Sudah banyak masyarakat yang menyatakan siap bergabung,” ujar Taufik, Jumat (5/9/2025).
AMBEPEDA menilai hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan tambang semakin tergerus akibat lemahnya regulasi serta dugaan adanya praktik tidak sehat yang merugikan warga. Negara dan perusahaan tambang disebut lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dibandingkan kesejahteraan rakyat kecil.
Isu-isu krusial yang akan diangkat dalam aksi ini antara lain penyelamatan hak masyarakat adat atas tambang, polemik perubahan status Desa Hulawa yang memicu keresahan, serta penciutan wilayah tambang hingga 100 hektare yang dinilai mengancam ruang hidup warga.
Selain itu, massa juga menyoroti krisis air bersih, kerusakan infrastruktur jalan desa, serta praktik ketenagakerjaan di perusahaan tambang yang dianggap tidak berpihak pada pekerja lokal. Penempatan Polsubsektor Buntulia turut menjadi sorotan karena dinilai tidak strategis dalam menjaga keamanan.
AMBEPEDA juga mempertanyakan transparansi penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan tambang. Mereka menuding dana tersebut tidak dikelola secara jelas sehingga manfaatnya tidak dirasakan langsung oleh masyarakat.
Taufik mengingatkan, jika berbagai persoalan tersebut terus diabaikan, kemarahan rakyat dikhawatirkan kembali memuncak. Ia menyinggung peristiwa 21 September 2023 yang meninggalkan luka mendalam bagi warga Pohuwato.
“Kalau pihak perusahaan masih memancing kemarahan rakyat dengan mengabaikan tuntutan yang sudah berulang kali disuarakan, jangan salahkan masyarakat ketika perlawanan kembali membesar,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak perusahaan tambang maupun pemerintah daerah belum memberikan tanggapan resmi terkait rencana aksi besar yang digagas AMBEPEDA. Warga kini menanti langkah nyata dari pemerintah maupun perusahaan untuk meredam gelombang ketidakpuasan yang terus membesar.
