Penulis : Riyadul Ihsan Modeong
SUARAPOST.ID – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis 20 tahun penjara terhadap Harvey Moeis dalam perkara korupsi tata niaga timah di Bangka Belitung. Putusan ini menunjukkan keseriusan negara dalam memberantas praktik korupsi di sektor sumber daya alam. Namun vonis tersebut seharusnya juga menjadi momentum bagi publik dan pemerintah untuk belajar dari kelemahan sistem yang memungkinkan penyimpangan terjadi.
Kasus ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya strategis seperti timah tidak sederhana. Cara kerja sama yang seharusnya membantu produksi justru dimanfaatkan untuk melakukan pertambangan ilegal. Selain itu, dana yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sosial perusahaan atau bantuan masyarakat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu. Penyimpangan seperti ini biasanya melibatkan kerja sama beberapa pihak agar bisa terjadi.
Sektor pertambangan adalah sumber penerimaan negara yang penting. Tanpa pengawasan yang ketat dan transparan, pengelolaan tambang bisa membuat kerugian uang negara dan merusak lingkungan.
Kasus ini memperlihatkan bahwa korupsi sekarang lebih rumit. Bukan hanya menyalahgunakan uang tetapi juga melibatkan rekayasa skema bisnis, penyalahgunaan dana, dan pemanfaatan hubungan pribadi. Untuk mencegah hal ini, perusahaan dan pemerintah perlu pengawasan yang kuat, pelaporan keuangan digital, serta pengawasan dari pihak luar. Masyarakat juga harus diberi kesempatan untuk mengawal pengelolaan sumber daya alam.
Kasus Harvey Moeis bukan hanya soal hukuman pada satu orang, tetapi juga pengingat bahwa pengelolaan sumber daya alam harus bertanggung jawab dan mengutamakan kepentingan rakyat.
