Penulis: Nisa Marjiada
Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Pohuwato
SUARAPOST.ID – Dugaan skandal korupsi kembali mengguncang sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kali ini melibatkan perusahaan pelat merah yang bergerak di bidang energi. Berdasarkan hasil audit investigatif dan temuan awal aparat penegak hukum, praktik penyimpangan dalam proyek strategis perusahaan tersebut diduga telah menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 500 miliar.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena sektor energi merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Selain berperan dalam menjaga ketahanan energi, BUMN di bidang ini juga mengelola anggaran dan aset negara dalam jumlah besar. Dugaan korupsi tersebut pun memunculkan kekhawatiran terkait tata kelola dan pengawasan internal perusahaan negara.
Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, modus yang digunakan dalam dugaan kasus ini cukup sistematis. Proyek pengadaan infrastruktur energi yang seharusnya melalui proses lelang terbuka diduga diarahkan kepada perusahaan tertentu. Penunjukan rekanan dilakukan dengan cara menyusun spesifikasi teknis yang hanya dapat dipenuhi oleh pihak tertentu.
Penyidik juga mendalami aliran dana yang diduga mengalir ke sejumlah pihak, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Dugaan praktik gratifikasi dan pembagian keuntungan ilegal tengah ditelusuri untuk mengungkap jaringan yang terlibat.
Aparat penegak hukum saat ini masih melakukan penyelidikan intensif dengan memeriksa sejumlah saksi dan ahli. Penyidik juga membuka kemungkinan untuk memanggil jajaran direksi dan komisaris yang menjabat pada periode proyek berlangsung.
Jika terbukti bersalah, para pihak yang terlibat dapat dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang ancaman hukumannya mencakup pidana penjara serta denda dalam jumlah besar.
Masyarakat berharap kasus ini dapat diusut tuntas tanpa pandang bulu. Transparansi dalam proses hukum menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap BUMN dan pemerintah.
Skandal ini menjadi pengingat bahwa pengelolaan aset negara harus dilakukan dengan integritas tinggi. Dana publik yang dipercayakan kepada BUMN sejatinya diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Ke depan, penguatan sistem pengawasan, peningkatan integritas pejabat perusahaan, serta partisipasi publik dalam mengawasi kinerja BUMN menjadi langkah penting untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Publik kini menanti langkah nyata dan tegas demi memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar dikelola untuk kepentingan bangsa dan negara.
