SUARAPOST.ID – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pohuwato bergerak cepat menanggapi laporan soal kondisi memprihatinkan yang dialami pasangan suami istri di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato.
Kepala Dinas Perkim Pohuwato, Fadli Sanad, bersama Ketua Baznas Pohuwato, Daiman Ali, turun langsung meninjau kediaman Husain Tangahu (51) dan Hadija Gani (52) di Dusun Mekar Indah, Jumat (2/5/2025). Mereka menyaksikan langsung kondisi rumah tak layak huni yang ditempati keluarga tersebut.
Fadli menegaskan pihaknya akan segera membangun rumah permanen bagi Husain dan keluarganya. “Insyaallah bulan ini sudah bisa kami mulai, setelah berkas administrasi dilengkapi. Pembangunan bersumber dari APBD 2025,” ujarnya.
Ia menjelaskan rumah yang akan dibangun merupakan rumah permanen dengan dinding batu bata. “Pondasinya sudah ada, tinggal melanjutkan ke pembangunan dinding dan bagian lainnya,” jelas Fadli.
Sementara itu, Ketua Baznas Daiman Ali menyatakan pihaknya siap mendukung pembangunan dengan menutup kebutuhan yang tidak ter-cover APBD. “Baznas akan bantu biaya pekerjaan, pembuatan jamban, dan kebutuhan lain yang diperlukan,” kata Daiman.
Kisah Husain dan Hadija sebelumnya mencuat di pemberitaan media daring. Keduanya disebut telah dicoret dari daftar penerima bantuan oleh Pemerintah Desa Palopo. Sejak tinggal di desa itu pada 2010, mereka hanya sekali menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), yaitu pada 2023.
“Hanya tahun itu kami dapat bantuan. Setelah itu katanya digilir ke orang lain. PKH juga cuma sekali,” ungkap Hadija saat ditemui Kamis (1/5/2025).
Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Husain bekerja serabutan, sementara Hadija berjualan kue di warung sekitar rumah. Rumah mereka juga kerap tergenang air saat hujan, bahkan rawan menjadi sarang penyakit.
“Kalau hujan, air naik sampai ke tempat tidur. Sudah dua kali dari desa datang mendata, tapi tak kunjung ada realisasi,” tutur Hadija.
Kepala Desa Palopo, Agus Hulubangga, membenarkan bahwa nama Husain sudah tidak tercantum lagi dalam daftar penerima BLT, karena penentuan nama-nama tersebut melalui musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
“Setiap tahun kami verifikasi bersama BPD sesuai kuota. Tapi nanti saya cek kembali nama Husain, barangkali dia sudah masuk penerima program lain seperti PKH,” ujarnya.
Terkait bantuan rumah, Agus mengungkapkan bahwa pihaknya pernah mengusulkan nama Husain ke Dinas Perkim Provinsi. “Verifikasi sudah dilakukan sejak 2024, tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut dari program rehab rumah tersebut,” kata Agus.
