Oleh : Fanda Malik
Mahasiswa fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Universitas Pohuwato)
SUARAPOST.ID – Koruspi di indonesia saat ini telah bervolus menjadi kejahatan luar biasa { extraordinary crime } yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan politik dan demokrasi. pada tahun 2025-2026, fenomena”korupsi politik” masih menjadi tantangan utama, di mana kekuasaan dan jabatan digunakan untuk keuntungan pribadi atau kelompok.
Data menunjukkan bahwa biaya politik yang mahal dan sistm pmbiayaan partai yang tidak transparan menjadi akar masalah utama, mendorong pejabat publik melakukan perbuatan curang atau menerima gratifikasi. Akibatnya kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan menurun, dan pembangunan menjadi terhambat.
Korupsi politik sering kali mewujud dalam bentuk suap, jual beli jabatan, pengadaan barang dan jasa yang tidak sah, hingga peramokan uang negara. Berdasarkan catatan akhir tahun 2025, perang melawan korupsi di bawah kepemimpinan baru menjadi sorotan, dengan penekanan pada tindakan tegas seperti perampasan aset koruptor untuk memberikan efek jera.
Meski demikian, Indeks persepsi Korupsi {IPK} indonesia pada awal 2026 masih melorot ke skor 34, menandakan bahwa upaya pemberantasan masih menghadapi kendala serius. sektor politik, terutama kepala daerah, masih rentan terhadap kasus jual beli jabatan.
keterlibatan aktor politik dalam korupsi menciptakan lingkaran setan: uang korupsi membayar kampanye, dan kekuasaan yang di peroleh di gunakan untuk mengembalikan modal tersebut serta menumpuk kekayaan publik, meningkatnya kemiskinan, dan terabaikannya kesejahteraan rakyat.
Sebagai kesimpulan, korupsi politik di indonesia bukan sekedar masalah individu yang tidak jujur, melainkan masalah seistemik yang mengakar dalam striktur politik. upaya pemberantasan tidak bisa hanya mengandalkan penindakan hukum {OTT}, tetapi membutuhkan reformasitotal pada sistem biaya politik dan penguatan.
