Oleh: Awit Tino
Profil: Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pohuwato
SUARAPOST.ID – Rilis survei Indikator Politik Indonesia pada Februari 2026 mencatat temuan krusial: pemberantasan korupsi menjadi mesin utama kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto. Namun, di balik angka-angka optimistis tersebut, tersimpan alarm bagi integritas pemerintahan ke depan. Apakah tren ini merupakan hasil dari reformasi sistemik, atau sekadar euforia atas ketegasan figuratif di awal masa jabatan?
Dalam ekosistem politik kita, korupsi sering kali menjadi “bahan bakar” yang menghidupkan mesin kekuasaan. Kepuasan publik saat ini adalah mandat berat agar Presiden tidak terjebak dalam politik kosmetik. Tantangan terbesarnya bukan hanya menangkap koruptor di luar lingkaran, melainkan keberanian untuk “bersih-bersih” di dalam rumah sendiri tanpa pandang bulu terhadap rekan koalisi.
Ke depan, pemerintah harus membuktikan bahwa penegakan hukum tidak tersandera oleh barter kepentingan politik. Penguatan institusi seperti KPK dan Kejaksaan Agung harus bersifat permanen, bukan momentum. Tanpa konsistensi, angka kepuasan yang tinggi ini akan dengan mudah menguap menjadi apatisme jika publik mulai mencium adanya tebang pilih dalam keadilan. Rakyat telah memberikan “cek kosong” kepercayaan; kini saatnya Presiden membuktikan bahwa hukum benar-benar menjadi panglima, bukan pelayan politik.
