banner 728x250

Pohuwato Punya Fasilitas, Tapi Workshop ke Luar Daerah? Publik Geleng Kepala!

banner 120x600
banner 468x60

SUARAPOST.ID – Keputusan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato bersama Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Pohuwato, menggelar workshop tentang pengembangan produk unggulan desa, pengelolaan kas desa online dan data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN) bagi kepala desa, perangkat desa, dan operator data terpadu kesejahteraan sosial Kabupaten Pohuwato, bertempat di Hulondalo Ballroom, Kota Gorontalo, menuai kritik tajam dari berbagai kalangan.

Salah satu pemuda, Irfandi Djumaati menyayangkan keputusan tersebut. Ia menilai pelaksanaan kegiatan di luar daerah bukan hanya berpotensi menghamburkan anggaran, tetapi juga memperlihatkan rendahnya komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi setempat.

“Pohuwato memiliki banyak fasilitas hotel dan ruang pertemuan yang layak dan memadai. Jadi, tidak ada alasan rasional untuk menggelar kegiatan di luar daerah, kecuali ada kepentingan tertentu yang sulit dijelaskan,” ujar Irfandi Djumaati, Kamis, (9/10/2025).

“Keputusan ini bukan hanya persoalan efisiensi, tetapi juga soal moralitas kebijakan. Pemerintah seharusnya memberi contoh dalam penghematan anggaran, bukan justru mengabaikan kondisi keuangan daerah yang sedang sulit,” tambah Irfandi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun SuaraPost.id, setiap peserta workshop tersebut dikenakan biaya sebesar Rp550 ribu. Biaya ini disebut-sebut mencakup akomodasi dan kebutuhan selama kegiatan berlangsung, namun hal tersebut justru menambah sorotan publik terkait transparansi dan urgensi pelaksanaan kegiatan di luar daerah.

Irfan mendesak DPRD serta Inspektorat Pohuwato untuk meninjau dan mengevaluasi kegiatan tersebut. Dirinya berharap langkah semacam ini tidak menjadi tradisi birokrasi yang boros dan abai terhadap kepentingan rakyat.

Hingga berita ini diterbitkan, Ketua APDESI Pohuwato, Sirwan Mohi, belum memberikan tanggapan meski telah dihubungi awak media ini melalui pesan WhatsApp. Hal serupa juga terjadi pada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Pohuwato, Refli Basir, yang belum merespons panggilan telepon dari wartawan SuaraPost.id.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *