Penulis: Nurain Botutihe
SUARAPOST.ID – Pemberantasan korupsi di Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah negara menerima pengembalian dana sebesar Rp13,2 triliun dari perkara korupsi ekspor crude palm oil (CPO). Langkah ini menunjukkan keseriusan aparat penegak hukum dalam menindak pelaku korupsi sekaligus memulihkan kerugian negara. Presiden Prabowo Subianto turut menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia atas kinerja yang dinilai berhasil mengembalikan sebagian aset negara.
Meski demikian, momentum positif tersebut masih menyisakan tantangan besar. Nilai uang yang dikembalikan belum sepenuhnya menutup total kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp17 triliun. Selain itu, keterlibatan korporasi besar dalam kasus ini menunjukkan bahwa praktik korupsi masih memiliki akar kuat di sektor bisnis dan tata kelola ekonomi.
Karena itu, upaya pemberantasan korupsi perlu terus diperkuat secara komprehensif. Pemerintah harus memperkokoh lembaga penegak hukum, meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, dan menegakkan hukum secara tegas tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang terlibat.
Di sisi lain, partisipasi masyarakat juga memegang peranan penting. Publik dapat berkontribusi dengan melaporkan dugaan tindak korupsi, mengawasi jalannya pemerintahan, serta memberikan dukungan terhadap proses penegakan hukum yang berjalan.
Dengan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, diharapkan pemberantasan korupsi di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan membawa dampak nyata bagi pembangunan serta kesejahteraan bangsa.
