SUARAPOST.ID – Program bantuan sosial yang digulirkan pemerintah untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu rupanya belum sepenuhnya tepat sasaran. Seperti halnya dialami oleh pasangan suami istri (Pasutri), Husain Tangahu (51) dan Hadija Gani (52).
Pasutri yang tinggal di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato ini mengaku hanya sekali menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) sejak mereka menetap di desa tersebut pada tahun 2010.
“Hanya tahun 2023 pak, setelah itu sudah tidak lagi. Katanya dikasih ke orang lain, digilir begitu. Sampai sekarang tidak ada lagi,” ujar Hadija Gani saat ditemui, Kamis (1/5/2025).
Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Husain bekerja serabutan, sementara Hadija menjajakan kue di warung sekitar rumah. Kondisi tempat tinggal mereka pun sangat memprihatinkan.
Saat musim hujan, air masuk ke dalam rumah, memaksa mereka tidur di atas genangan air, dengan ancaman penyakit seperti demam berdarah terus mengintai.
Menurut Hadija, pemerintah desa sudah dua kali melakukan pendataan dan menjanjikan bantuan rumah. Namun hingga kini belum ada tindak lanjut.
“Kalau hujan sedikit saja, air naik. Sudah dua kali dari desa datang mendata, waktu puasa tahun kemarin dan puasa tahun ini. Tapi sampai sekarang belum ada realisasi,” keluhnya.
Kepala Desa Palopo, Agus Hulubangga, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa nama Husain dan Hadija sudah tidak lagi masuk dalam daftar penerima BLT.
Menurutnya, penentuan daftar penerima dilakukan melalui musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa lainnya.
“Setiap tahun program BLT itu dibahas bersama BPD dan kepala dusun, kita verifikasi sesuai kuota. Jadi kalau tidak masuk, berarti sudah digantikan nama lain,” jelas Agus, dikutip wartanesia.id.
Meski begitu, Agus berjanji akan mengecek kembali nama Husain Tangahu dalam daftar bantuan. Ia juga menambahkan bahwa, terkait bantuan rumah, pihak desa telah mengusulkan nama-nama calon penerima ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi.
“Untuk bantuan rumah, kami sudah ajukan usulan dan pihak Perkim sudah sempat turun verifikasi. Katanya programnya akan berjalan di tahun 2024, tapi sampai sekarang belum ada realisasi juga,” tutupnya.
