SUARAPOST.ID – Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Pohuwato, Iqram Bhari Akbar Baderan, melontarkan sejumlah catatan kritis kepada pemerintah daerah dalam Rapat Paripurna ke-31 DPRD, Kamis (26/03/2026), yang membahas pandangan fraksi terhadap nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025.
Dalam forum tersebut, Akbar menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap perjanjian kerja sama pembangunan ritel modern, seperti Alfamart, Indomaret, dan Alfamidi. Ia menilai ekspansi yang kian masif berpotensi menekan keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.
“Perlu ada pembatasan pembangunan serta pengaturan jam operasional yang saat ini berlangsung 24 jam. Ini penting agar tidak mematikan usaha kecil masyarakat,” tegasnya.
Fraksi Golkar juga mendesak pemerintah daerah untuk segera membentuk tim percepatan realisasi Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di 10 blok yang telah direncanakan. Menurut Akbar, langkah tersebut penting guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memberikan kepastian hukum bagi aktivitas pertambangan masyarakat.
Di sektor ekonomi, perhatian turut diarahkan pada lambannya pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah mempercepat proses tersebut agar BUMD dapat berperan sebagai mitra strategis dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.
Selain itu, Akbar menekankan pentingnya pelibatan Ombudsman dalam evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Ia menilai kehadiran lembaga pengawas eksternal tersebut diperlukan untuk memastikan penilaian kinerja berjalan objektif, terutama dalam aspek pelayanan publik.
Fraksi Golkar juga menyoroti penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025. Untuk itu, pemerintah daerah didorong memperkuat kapasitas sumber daya manusia di sektor keuangan, khususnya yang memiliki kompetensi dalam optimalisasi pemungutan PAD.
Di bidang infrastruktur dan lingkungan, persoalan banjir di Desa Hulawa menjadi perhatian serius. Akbar menyebut pendangkalan sungai akibat sedimentasi sebagai penyebab utama meluapnya air hingga merusak permukiman warga. Ia meminta pemerintah segera melakukan normalisasi sungai serta peninggian tanggul yang dinilai sudah tidak memadai.
Permasalahan krisis air bersih di wilayah Dengilo hingga Popayato juga tak luput dari sorotan. Fraksi Golkar mendesak pemerintah daerah bersama PDAM untuk segera mengambil langkah konkret dalam menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat.
Sebagai penutup, Fraksi Golkar mendorong Bupati Pohuwato agar lebih proaktif dalam memperjuangkan tambahan alokasi anggaran dari pemerintah pusat, baik melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), maupun optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH) serta royalti sektor sumber daya alam.
“Pemerintah harus benar-benar hadir, bukan sekadar ada. Dengarkan jeritan rakyat dan kembalikan kepercayaan publik,” pungkas Akbar.
