SUARAPOST.ID – Isu pertambangan rakyat menjadi sorotan utama dalam reses Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato, Febriyanto Mardain, di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Minggu (08/02/2026). Warga menilai aktivitas tambang masih menjadi tumpuan ekonomi, namun di sisi lain memunculkan persoalan lingkungan dan kepastian legalitas.
Menanggapi hal tersebut, Febriyanto menegaskan bahwa dirinya tidak serta-merta melarang aktivitas pertambangan masyarakat, mengingat sektor tersebut telah lama menjadi sumber penghidupan warga.
“Saya tidak melarang, karena saya sendiri lahir dari keluarga penambang. Kita paham betul tambang ini mata pencaharian masyarakat,” ujarnya di hadapan warga.
Meski demikian, ia mengingatkan agar aktivitas pertambangan tetap memperhatikan aspek lingkungan. Pasalnya, persoalan kerusakan alam hingga banjir kerap menjadi keluhan yang masuk ke DPRD.
“Harus kita pilah mana yang berdampak dan mana yang tidak. Soal lingkungan dan banjir ini sering jadi pembahasan di DPRD. Artinya, tambang tetap jalan, tapi jangan sampai merusak,” tegasnya.
Sebagai solusi, Febriyanto mendorong optimalisasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) agar aktivitas tambang memiliki kepastian hukum. Saat ini, terdapat 10 blok WPR di Pohuwato yang telah ditetapkan dan tinggal menunggu proses pengusulan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Menurutnya, legalitas tersebut penting agar aktivitas penambang lebih tertata, sekaligus memberi perlindungan hukum bagi masyarakat.
“Kalau sudah ada IPR, penambang bisa bekerja dengan tenang karena jelas aturannya. Pemerintah juga lebih mudah melakukan pengawasan,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan agar keberadaan WPR benar-benar dimanfaatkan oleh penambang lokal, bukan dikuasai pihak luar atau pemodal besar.
“Jangan sampai WPR ini justru dinikmati orang luar. Prioritasnya harus masyarakat lokal yang memang menggantungkan hidup dari tambang,” katanya.
Selain isu pertambangan, dalam reses tersebut warga turut menyampaikan keluhan terkait infrastruktur jalan, penerangan jalan umum, bantuan UMKM, hingga kelangkaan LPG subsidi. Seluruh aspirasi itu, kata Febriyanto, akan diperjuangkan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah.
Namun bagi sebagian warga Botubilotahu, kepastian regulasi tambang tetap menjadi harapan utama, agar aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
