SUARAPOST.ID – Aliansi Masyarakat Bersama Penambang Daerah (AMBEPEDA) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pohuwato, Senin (8/9/2025). Aksi yang dimulai pukul 13.33 WITA itu dihadiri langsung Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga bersama Wakil Bupati, Sekda, Ketua DPRD, Kapolres, Dandim 1313, serta sejumlah pimpinan OPD.
Dalam unjuk rasa tersebut, massa mendesak pemerintah daerah dan DPRD agar lebih mendengar aspirasi masyarakat, khususnya terkait isu relokasi yang belakangan ramai diperbincangkan. Sebagai bentuk komitmen, Bupati dan Ketua DPRD menandatangani fakta integritas di hadapan peserta aksi.
Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, Beni Nento, yang diwawancarai usai aksi menyampaikan apresiasi terhadap jalannya demonstrasi yang berlangsung tertib. Ia menegaskan DPRD siap mengawal aspirasi warga.
“Kami hadir menemui massa aksi dan menandatangani fakta integritas sebagai wujud komitmen mendengarkan masyarakat. Namun saya tegaskan, hingga saat ini belum ada pembahasan resmi terkait relokasi,” ujar Beni.
Beni menambahkan, isu relokasi sempat mencuat dalam rapat konsultasi gabungan komisi bersama pihak perusahaan. Namun, berdasarkan klarifikasi yang diterima, perusahaan memastikan tidak pernah merencanakan relokasi.
“Kalau bicara relokasi, itu sudah masuk ranah administrasi pemerintahan. Bahkan jika benar dilakukan, hal itu bisa bertentangan dengan Undang-Undang pembentukan Kabupaten Pohuwato, karena akan merubah struktur administratif yang ada,” jelasnya.
Selain relokasi, DPRD juga menyoroti keresahan masyarakat terkait fasilitas pendidikan. Beni menyebut pihaknya telah menugaskan Komisi I untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama masyarakat guna mencari solusi terbaik.
“Hasilnya jelas, masyarakat menginginkan sekolah tetap berada di lokasi sekarang. Kami sepakat. Bahkan sudah ada komitmen untuk melakukan perbaikan, termasuk revitalisasi masjid, pembangunan sumur bor, dan pembenahan sarana sekolah,” tandasnya.
Beni menegaskan, DPRD Pohuwato akan terus mengawal aspirasi masyarakat dengan mengedepankan dialog serta solusi yang tidak merugikan kepentingan publik.
//AD
