Penulis : Muthia Yuliana Mustapa
SUARAPOST.ID – Maraknya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah tampaknya tidak bisa dilepaskan dari realitas politik yang membutuhkan biaya besar. Dalam proses pemilihan, seorang calon pemimpin harus menyiapkan dana yang tidak sedikit untuk kampanye, sosialisasi, hingga berbagai kebutuhan teknis lainnya. Situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana jabatan publik dipahami dalam praktiknya. Ketika politik menjadi sangat mahal, muncul kekhawatiran bahwa jabatan dapat dipandang sebagai sarana untuk mengembalikan modal, bukan semata-mata sebagai amanah untuk melayani masyarakat.
Tingginya biaya politik berpotensi mendorong munculnya praktik politik transaksional. Dukungan politik dalam beberapa kondisi sering kali berkaitan dengan kemampuan finansial calon. Akibatnya, kapasitas dan integritas tidak selalu menjadi pertimbangan utama. Setelah terpilih, tekanan untuk menutup biaya yang telah dikeluarkan bisa saja muncul, dan dalam situasi seperti itu penyalahgunaan wewenang menjadi celah yang rentan terjadi. Permasalahan korupsi akhirnya tidak hanya berkaitan dengan moral individu, tetapi juga dengan sistem politik yang membuka ruang terjadinya praktik tersebut.
Dampak dari kondisi ini tentu dirasakan langsung oleh masyarakat. Anggaran daerah yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan, pendidikan, dan pelayanan publik berisiko tidak digunakan secara optimal. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pun dapat menurun ketika pejabat publik terseret kasus korupsi. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi melemahkan kualitas demokrasi dan memperkuat budaya politik yang kurang transparan.
Perbaikan perlu diarahkan pada pembenahan sistem pendanaan politik secara menyeluruh. Regulasi mengenai pembatasan biaya kampanye harus diterapkan dengan lebih transparan dan konsisten. Partai politik juga perlu memiliki mekanisme pendanaan yang lebih jelas agar tidak sepenuhnya bergantung pada dana pribadi calon. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat dalam memilih pemimpin berdasarkan integritas dan rekam jejak menjadi langkah penting. Dengan upaya yang terarah, praktik korupsi yang berakar dari mahalnya biaya politik dapat ditekan dan demokrasi dapat berjalan lebih sehat.
