SUARAPOST.ID – Kegiatan workshop yang digelar Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Pohuwato di salah satu hotel di Kota Gorontalo menuai sorotan publik.
Pasalnya, peserta yang terdiri dari kepala desa, perangkat, dan operator desa diminta kontribusi sebesar Rp550 ribu per orang untuk biaya akomodasi selama kegiatan berlangsung.
Selain pungutan tersebut, pelaksanaan kegiatan di luar daerah dinilai menimbulkan kesan bahwa Kabupaten Pohuwato tidak memiliki fasilitas memadai untuk menggelar kegiatan serupa di wilayah sendiri.
Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento, mengaku menghargai inisiatif APDESI dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa, namun menyayangkan lokasi kegiatan yang digelar di luar daerah.
“Saya kemarin memberikan sambutan di kegiatan itu. Saya mengapresiasi kegiatannya, tapi ini menjadi kritikan publik sebab dilaksanakan di luar Pohuwato, seakan daerah kita tidak punya fasilitas sendiri,” tegas Beni kepada Suarapost.id, Jumat (10/10/2025).
Beni menilai, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar ke depan tidak lagi terjadi kegiatan yang berpotensi menimbulkan polemik, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Menanggapi desakan salah satu aktivis yang meminta audit penggunaan dana kegiatan, Beni menjelaskan bahwa APDESI sejatinya tidak memiliki anggaran mandiri. Namun, pendanaan kegiatan organisasi tersebut sering kali melekat pada anggaran desa.
“APDESI ini tidak punya anggaran sendiri, karena hanya organisasi paguyuban yang diatur undang-undang. Dana kegiatan mereka biasanya diambil dari anggaran desa. Nah, ini yang sering dikeluhkan kepala desa. Kalau sekarang iurannya Rp550 ribu per orang, kali 101 desa dan 3 kelurahan, bisa dibayangkan jumlahnya. Maka ini harus dievaluasi di tubuh APDESI itu sendiri,” ujar Beni.
Ia berharap pola kegiatan seperti ini dapat dievaluasi agar ke depan APDESI lebih transparan, efisien, dan benar-benar berpihak pada kepentingan bersama.
“APDESI diharapkan menjadi wadah yang mampu melakukan koordinasi dan pembinaan, bukan justru menimbulkan beban bagi pemerintah desa,” tandasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Suarapost.id telah berupaya menghubungi Ketua APDESI Pohuwato, Sirwan Mohi, untuk meminta klarifikasi. Namun, yang bersangkutan masih dalam perjalanan dan belum memberikan tanggapan resmi. Pesan konfirmasi yang dikirim melalui WhatsApp juga belum mendapat jawaban hingga berita ini dirilis.
