banner 728x250

Petani Merugi Akibat Pengairan Bermasalah, DPRD Pohuwato Diminta Turun Tangan

banner 120x600
banner 468x60

SUARAPOST.ID – Persoalan pengairan yang tak kunjung teratasi membuat petani padi sawah di Kecamatan Duhiadaa dan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, harus menghadapi ancaman gagal panen. Bahkan, kondisi tersebut disebut telah berlangsung selama dua tahun terakhir.

Keluhan itu mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar Komisi II DPRD Pohuwato, Senin (16/11/2026). Pertemuan tersebut turut dihadiri Asisten II Bidang Pembangunan, Dinas Pertanian, serta perwakilan kelompok tani dari kedua kecamatan.

Dalam forum tersebut, para petani membeberkan berbagai persoalan yang menghambat produktivitas lahan persawahan. Salah satu masalah utama adalah terganggunya distribusi air yang selama ini bersumber dari Desa Taluduyunu.

Ketua Komisi II DPRD Pohuwato, Nirwan Due, mengatakan penyampaian langsung dari para petani diharapkan dapat memberikan gambaran nyata kepada pemerintah daerah mengenai kondisi yang terjadi di lapangan.

“Penyampaian bapak-bapak (petani) untuk meyakinkan pemerintah,” kata Nirwan.

Selain keterbatasan pasokan air, petani juga mengeluhkan pendangkalan saluran drainase akibat sedimentasi. Kondisi tersebut menghambat aliran air menuju kawasan persawahan sehingga kebutuhan pengairan tidak terpenuhi secara optimal.

Untuk mengatasi persoalan itu, petani meminta pemerintah daerah memberikan dukungan berupa alat berat jenis excavator. Alat tersebut dibutuhkan untuk mengeruk sedimentasi sekaligus melakukan normalisasi saluran pengairan.

Dampak persoalan tersebut juga mulai dirasakan terhadap keberlangsungan lahan pertanian. Sejumlah area persawahan dilaporkan telah beralih fungsi menjadi kawasan perkebunan karena tidak lagi produktif untuk ditanami padi.

Tak hanya persoalan distribusi air, petani turut menyoroti kualitas sumber air yang digunakan untuk kebutuhan persawahan. Mereka berharap pemerintah memastikan sumber air tetap terjaga dan terbebas dari potensi pencemaran limbah aktivitas pertambangan emas.

Perwakilan petani, Umar, mengungkapkan bahwa luas lahan persawahan di Kecamatan Duhiadaa dan Buntulia diperkirakan mencapai 2.574 hektare. Menurutnya, luasan tersebut membutuhkan dukungan sistem pengairan yang memadai agar produktivitas pertanian tetap terjaga.

“Faktanya 2.574 hektare yang butuh air,” ungkap Umar.

Melalui RDPU tersebut, petani berharap DPRD bersama pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret. Di antaranya normalisasi saluran drainase, penyediaan alat berat, serta perlindungan sumber air dari potensi pencemaran limbah pertambangan.

Pasalnya, tanpa pembenahan sistem pengairan dan jaminan ketersediaan air yang memadai, ribuan hektare lahan persawahan di Duhiadaa dan Buntulia berisiko kehilangan produktivitas. Kondisi tersebut tidak hanya mengancam hasil pertanian, tetapi juga keberlangsungan mata pencaharian masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor padi sawah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *