banner 728x250

Dua Tahun Petani Terancam Gagal Panen, DPRD Pohuwato Disodori Keluhan Irigasi

banner 120x600
banner 468x60

SUARAPOST.ID – Persoalan ketersediaan air dan buruknya kondisi saluran irigasi kembali menjadi keluhan petani di Kecamatan Duhiadaa dan Buntulia, Kabupaten Pohuwato. Bahkan, keterbatasan pasokan air disebut telah berdampak terhadap produktivitas lahan persawahan hingga menyebabkan gagal panen dalam dua tahun terakhir.

Keluhan tersebut disampaikan para petani dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi II DPRD Kabupaten Pohuwato dan pemerintah daerah, Senin (16/11/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Pohuwato itu membahas sejumlah persoalan sektor pertanian, mulai dari ketersediaan air, kondisi saluran irigasi, drainase, hingga perlindungan sumber air yang digunakan untuk kebutuhan persawahan.

RDPU dipimpin Ketua Komisi II DPRD Pohuwato, Nirwan Due, didampingi sejumlah anggota DPRD. Turut hadir jajaran dinas teknis, Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Duhiadaa dan Buntulia, serta perwakilan kelompok tani.

Ketua Komisi II DPRD Pohuwato, Nirwan Due, mengatakan pertemuan tersebut menjadi wadah bagi petani untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan yang mereka hadapi di lapangan.

Menurutnya, seluruh aspirasi dan keluhan petani akan menjadi bahan pembahasan DPRD bersama pemerintah daerah, terutama dalam merumuskan program yang berkaitan dengan kebutuhan sektor pertanian.

“Kehadiran para petani untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi kendala. Kami sebagai bahan informasi sudah melakukan pembahasan, termasuk yang masuk finalisasi yang berhubungan dengan Dinas Pertanian,” ujar Nirwan.

Dalam pertemuan tersebut, salah satu persoalan yang mencuat adalah keterbatasan pasokan air yang selama ini bersumber dari Desa Taluduyunu. Kondisi itu dinilai mengganggu aktivitas pertanian dan berdampak terhadap hasil produksi sawah.

Selain itu, petani mengeluhkan saluran drainase yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi. Akibatnya, aliran air menuju kawasan persawahan tidak berjalan optimal.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, para petani mengusulkan bantuan alat berat berupa excavator guna membersihkan sedimentasi sekaligus membenahi saluran irigasi dan drainase.

Persoalan lain yang turut disampaikan adalah mulai beralihnya sebagian lahan persawahan menjadi kawasan perkebunan. Peralihan fungsi tersebut disebut terjadi karena kondisi lahan yang tidak lagi produktif untuk ditanami padi.

Petani juga meminta perhatian terhadap kualitas sumber air yang digunakan untuk kebutuhan persawahan. Mereka menyoroti potensi pencemaran limbah dari aktivitas pertambangan emas yang dikhawatirkan dapat memengaruhi kualitas air pertanian.

Sementara itu, Umar, salah satu perwakilan petani, mengungkapkan bahwa luas kawasan persawahan di Kecamatan Duhiadaa dan Buntulia diperkirakan mencapai 2.574 hektare.

Besarnya luasan tersebut membuat ketersediaan air dan kondisi infrastruktur pengairan menjadi kebutuhan mendasar yang harus mendapat perhatian serius.

Melalui RDPU tersebut, Komisi II DPRD Pohuwato diharapkan dapat mengawal berbagai aspirasi petani agar ditindaklanjuti pemerintah daerah dan instansi teknis. Terutama terkait pembenahan irigasi dan drainase, penyediaan alat berat, serta perlindungan sumber air demi menjaga keberlangsungan produksi pertanian di Duhiadaa dan Buntulia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *