SUARAPOST.ID – Pemerintah Kabupaten Pohuwato bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II, Selasa (15/9/2026).
Rapat yang berlangsung di ruang sidang DPRD Pohuwato itu dipimpin Ketua DPRD Beni Nento, didampingi Wakil Ketua Hamdi Alamri, serta dihadiri anggota DPRD dan jajaran pemerintah daerah.
Turut hadir Wakil Bupati Pohuwato Iwan S. Adam, Sekretaris Daerah Iskandar Datau, para asisten, staf ahli bupati, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Agenda utama rapat tersebut adalah penandatanganan berita acara persetujuan bersama terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Mengawali sambutannya, Wakil Bupati Iwan S. Adam menyampaikan permohonan maaf dari Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga yang tidak dapat menghadiri rapat karena mengikuti agenda pemerintahan lainnya.
“Beliau menyampaikan salam kepada kita semua, terutama kepada anggota DPRD yang terhormat,” ujar Iwan.
Dalam sambutannya, Iwan menjelaskan bahwa Perubahan APBD 2026 disusun dengan mempertimbangkan perkembangan pelaksanaan anggaran, penyesuaian asumsi pendapatan dan belanja, pembiayaan daerah, serta kebutuhan pembangunan yang memerlukan penanganan.
Menurutnya, penyusunan perubahan anggaran tetap mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah, prioritas pembangunan nasional dan provinsi, serta hasil evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan selama tahun berjalan.
“Dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Pohuwato tetap berpedoman pada arah kebijakan pembangunan daerah, prioritas pembangunan nasional dan provinsi, serta hasil evaluasi terhadap capaian kinerja program dan kegiatan sampai dengan tahun berjalan,” jelasnya.
Ia menegaskan, penyesuaian anggaran harus diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik, mendukung pencapaian target pembangunan, serta memastikan penggunaan anggaran memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pemerintah daerah juga mendorong pengendalian belanja yang tidak berkaitan langsung dengan prioritas pembangunan.
“Setiap perangkat daerah harus memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar mendukung target kinerja, memiliki keluaran yang jelas, dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat,” tegas Iwan.
Soroti Dampak Kemarau
Selain membahas kebijakan anggaran, Iwan turut menyoroti dampak kemarau panjang yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pohuwato.
Ia mengatakan, pemerintah daerah bersama DPRD terus berupaya memperkuat perlindungan sosial, khususnya bagi masyarakat miskin dan warga yang terdampak kekeringan.
Sejumlah langkah telah dilakukan, di antaranya penyaluran bantuan beras bagi masyarakat terdampak, pelaksanaan operasi pasar murah, serta gerakan pangan murah yang menjangkau 13 kecamatan di Kabupaten Pohuwato.
Pemerintah daerah juga telah mengusulkan pemanfaatan cadangan beras nasional melalui Badan Pangan Nasional untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat selama kemarau.
Selain bantuan pangan, penyaluran air bersih secara bertahap juga akan terus dilakukan, terutama bagi warga di wilayah yang mengalami kesulitan memperoleh pasokan air.
“Selain itu, bantuan air bersih akan terus disalurkan secara bertahap dan merata kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Pohuwato,” katanya.
Langkah tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat, menjaga ketersediaan pangan, serta memenuhi kebutuhan dasar warga selama musim kemarau.
Menutup sambutannya, Iwan menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Pohuwato atas dukungan dan persetujuan terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Ia berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terjaga, terutama dalam pelaksanaan program pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penanganan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD atas dukungan dan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026,” ungkapnya.
Iwan berharap kesepakatan tersebut menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk melanjutkan tahapan penganggaran sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tetap mengutamakan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Pohuwato.
