SUARAPOST.ID – Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, Beni Nento, melaksanakan reses masa persidangan kedua tahun kedua masa jabatan 2024–2029 di Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Minggu (8/2/2026). Kegiatan tersebut dimanfaatkan untuk menyerap langsung berbagai keluhan dan aspirasi masyarakat.
Sejumlah persoalan mengemuka dalam dialog bersama warga, mulai dari kerusakan infrastruktur, sektor pertanian, banjir, hingga maraknya aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI).
Menanggapi hal itu, Beni menyebut kondisi keuangan daerah saat ini masih terbatas sehingga pemerintah harus melakukan efisiensi anggaran. Meski demikian, pemda menyiapkan solusi alternatif melalui pemanfaatan dana Belanja Tidak Terduga (BTT).
“Dana BTT kurang lebih tersedia Rp2 miliar. Hampir Rp1 miliar sudah digunakan untuk menangani keluhan masyarakat, seperti di Desa Hulawa, Taluduyunu, hingga Palopo dengan anggaran sekitar Rp300 juta. Selebihnya disiapkan untuk penanganan lanjutan,” ujarnya.
Selain BTT, pemerintah daerah juga menyiapkan alokasi anggaran sekitar Rp23 miliar untuk menjawab berbagai kebutuhan mendesak masyarakat. Ia optimistis ruang fiskal daerah akan semakin longgar apabila penundaan pembayaran program PEN SMI disetujui pemerintah pusat.
“Insyaallah, dengan skema ini persoalan seperti sawah gagal panen, banjir, dan masalah mendesak lainnya bisa tertangani,” jelasnya.
Terkait aktivitas PETI di Desa Teratai dan Desa Bulangita, Beni mengungkapkan bahwa aparat kepolisian telah melakukan penertiban. Bahkan, Kapolda Gorontalo disebut turun langsung meninjau lokasi.
“Penertiban kemungkinan kembali dilakukan dalam waktu dekat karena aktivitas PETI ini sudah menjadi keluhan serius masyarakat,” katanya.
Menurutnya, DPRD juga akan turun langsung ke lapangan untuk memantau kondisi pertambangan ilegal tersebut. Ia menekankan pentingnya dukungan tokoh masyarakat terhadap langkah aparat penegak hukum agar penertiban berjalan efektif.
“Ini aspirasi warga yang terdampak langsung, jadi perlu dukungan bersama,” tegasnya.
Sementara itu, mengenai bantuan rumah ibadah, Beni mengakui masih banyak proposal masjid yang belum terealisasi. Dari tujuh hingga delapan pengajuan, baru satu yang dicairkan karena kendala administrasi.
Sebagai bentuk kepedulian, ia mengaku membantu beberapa masjid menggunakan dana pribadi sembari mendorong agar proses bantuan melalui mekanisme resmi pemerintah dapat dipercepat.
“Harapannya ke depan pengajuan bantuan bisa lebih cepat sehingga kebutuhan rumah ibadah terpenuhi secara maksimal,” pungkasnya.
