SUARAPOST.ID – DPRD Kabupaten Pohuwato menerima audiensi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Pohuwato terkait percepatan pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi guru Aparatur Sipil Negara (ASN), Senin (26/01/2026), di Gedung DPRD Pohuwato.
Audiensi tersebut dilaksanakan usai Apel Perdana PGRI Tahun 2026 di Sekretariat PGRI Pohuwato. Rombongan guru kemudian bergerak menuju Gedung DPRD dan diterima langsung oleh Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento, bersama jajaran pimpinan DPRD serta Sekretaris Komisi III.
Ketua PGRI Pohuwato, Coleng Tandjomada, dalam penyampaiannya meminta DPRD dapat memberikan pendampingan aktif kepada pemerintah daerah agar proses administrasi dan penganggaran pencairan TPG ke-13 dan THR tidak berjalan lamban.
“Kami meminta DPRD mendampingi pemerintah daerah dalam rangka percepatan pencairan TPG ke-13 dan THR bagi guru ASN, sehingga hak-hak guru dapat segera diterima tepat waktu,” ujar Coleng.
Ia menambahkan, percepatan regulasi dan administrasi menjadi kunci, sebagaimana yang telah diterapkan di daerah lain sehingga pencairan dapat dilakukan lebih cepat.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento, menegaskan komitmen lembaganya untuk mengawal penuh proses tersebut melalui fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD.
“Kami di DPRD tentu memahami ini adalah hak para guru. Aspirasi ini akan kami kawal secara serius. Dalam waktu dekat kami akan menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD untuk memastikan proses pencairan bisa dipercepat,” tegas Beni.
Ia juga menambahkan bahwa DPRD akan mendorong pemerintah daerah agar segera menuntaskan seluruh tahapan administrasi sehingga pembayaran TPG ke-13 dan THR dapat direalisasikan sebelum memasuki bulan Ramadan.
“DPRD akan memberikan perhatian khusus dan tekanan politik yang konstruktif kepada pemerintah daerah agar hak-hak guru bisa segera dipenuhi. Kami ingin kesejahteraan guru tetap menjadi prioritas,” tambahnya.
Audiensi berlangsung dialogis dan penuh keakraban sebagai bentuk sinergi antara DPRD dan organisasi profesi guru dalam memperjuangkan kepentingan tenaga pendidik di Kabupaten Pohuwato.
Di akhir pertemuan, PGRI tetap mengimbau para guru agar fokus menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik, sementara proses perjuangan pencairan tunjangan terus dikawal bersama DPRD.
