SUARAPOST.ID – Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Orang Pohuwato Merdeka (OPM) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Pohuwato, Senin (26/1/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk desakan terhadap DPRD agar lebih serius mengawal persoalan lingkungan dan aktivitas pertambangan di wilayah Pohuwato.
Dalam aksi itu, massa menyampaikan sejumlah tuntutan, salah satunya mendorong DPRD menggunakan hak angket guna mengusut dugaan lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan oleh perusahaan, khususnya terkait dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Pohuwato, Abdul Hamid Sukoli, secara tegas menyatakan dukungan penuh terhadap aspirasi yang disampaikan massa aksi.
“Terkait tuntutan ini, saya menekankan satu poin penting, yakni penggunaan hak angket DPRD. Saya sebagai Ketua Fraksi Gerindra menyatakan meminta dan mendukung sepenuhnya penggunaan hak angket DPRD dalam rangka mendorong proses audit lingkungan, terutama terhadap dokumen AMDAL perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Pohuwato,” tegas Abdul Hamid di hadapan massa aksi.
Ia menjelaskan, dorongan penggunaan hak angket tersebut didasarkan pada sejumlah insiden lingkungan yang telah terjadi. Tercatat, tiga insiden terjadi di Desa Hulawa dan satu insiden lainnya di Desa Tuweya, yang dinilai berkaitan langsung dengan lemahnya sistem proteksi serta pengelolaan AMDAL oleh perusahaan.
“Ini berkaitan dengan perlindungan lingkungan dan bagaimana perusahaan menangani serta mengelola kewajiban AMDAL mereka. Insiden-insiden ini tidak bisa diabaikan,” ujarnya.
Abdul Hamid juga menegaskan bahwa sikap Fraksi Gerindra merupakan pernyataan resmi dan bentuk komitmen politik untuk mengawal kepentingan masyarakat.
“Saya memberikan statemen resmi sebagai Ketua Fraksi Gerindra DPRD Pohuwato, mendukung sepenuhnya aspirasi teman-teman OPM dalam rangka mendorong dan melaksanakan hak angket DPRD,” katanya.
Selain persoalan AMDAL, Abdul Hamid turut menyoroti tuntutan terkait Hutan Produksi Terbatas (HPT). Menurutnya, HPT merupakan bagian dari perjuangan masyarakat penambang rakyat yang harus diperjuangkan secara adil.
“Kami mendukung dan meminta agar ada alokasi Hutan Produksi Terbatas atau kawasan primer menjadi wilayah pertambangan rakyat. Ini penting agar posisi rakyat seimbang dan adil dengan posisi perusahaan yang telah memperoleh wilayah konsesi di kawasan HPT,” jelasnya.
Ia menegaskan, DPRD Pohuwato bersama Fraksi Gerindra akan terus mendorong dan mengawal tuntutan masyarakat, terlepas dari anggapan bahwa langkah tersebut bernuansa politik.
“Terlepas dari adanya anggapan atau indikasi pernyataan politik, ini adalah tanggung jawab moral kami sebagai wakil rakyat untuk mengawal dan memperjuangkan seluruh kepentingan masyarakat Pohuwato,” pungkasnya.
